SUARAHEBAT.COM | BENGKALIS -- Pemerintah pusat melalui program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian pangan nasional. Kebijakan tersebut diperkuat melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta regulasi Kementerian Desa yang mewajibkan minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan.

Desa Tameran di Kecamatan Bengkalis,Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau salah satu desa yang Menerima anggaran ketahanan pangan. Dari informasi yang di himpun media ini anggaran ketahanan pangan desa Tameran  Melalui Badan usaha milik desa ( Bumdes ) Sebesar Rp 219.000.000,-. Dalam pelaksanaannya sesuai informasi dari Kepala Desa Tameran Arifin anggaran ketahanan pangan sudah berjalan 75? dari Rp 219.000.000,- ( Rp 164.250.000 ). 

Temuan di lapangan program ketahanan pangan desa Tameran melaksanakan di bidang peternakan dan Perikanan. Ironisnya kandang ayam yang di buat sudah mulai rusak dan belum pernah dipakai sama sekali sedangkan bekas kolam ikan lele sudah di tumbuhi semak belukar. Dugaan program ketahanan pangan Bumdes Tameran Gagal total karena diduga ada penyimpangan.

Sementara aset yang tersisa hanya kandang ayam yang kini terbengkalai dan mulai rusak dimakan waktu. Tidak terlihat adanya aktivitas peternakan maupun budidaya lele sebagaimana yang pernah direncanakan dalam program desa tersebut.

Bahkan isu yang berkembang diduga  pengelolaan program dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Maka muncul dugaan adanya praktik nepotisme dalam penunjukan pihak-pihak yang mengelola kegiatan ketahanan pangan tersebut.

Masyarakat juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Direktur Bumdes Tameran Albi Andro yang disebut bertanggung jawab atas pelaksanaan program sangat sulit dihubungi.Dan menurut informasi Direktur Bumdes Tameran sudah mengundurkan diri karena persoalan pribadi.

Kepala desa Tameran Arifin selalu pengawas Desa saat di konfirmasi(5/7) melalui pesan singkat Whatshaff menjawab Tim sudah turun itu hsl pemeriksaan pengawas sisanya dah dikembalikan ke kas desa pelaksanaan sisa kegiatan direktur terpilih. Tak Ada masalah pak ujarnya. Seolah - olah pelaksanaan program ketahanan pangan Desa Tameran baik dan benar namun hasilnya merugi. 

Situasi saat ini memunculkan pertanyaan besar terkait pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan. Pasalnya, program yang seharusnya menopang ekonomi masyarakat desa justru diduga berubah menjadi ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum tertentu.

Ketiadaan laporan dan transparansi anggaran membuat keresahan masyarakat semakin meningkat. Warga menilai pemerintah desa terkesan melakukan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa.

Rafli Kurniawan Camat Bengkalis  saat di konfirmasi (6/7) melalui pesan singkat 
Whatshaff menjawab "kalo kami dari pihak kecamatan sudah melakukan koordinasi baik secara lisan maupun turun langsung ke desa. dan kami jg sudah menyampaikan ke kades, BPD, pengelola BUMDES bahkan pendamping desa agar segera melakukan penyelesaian laporan pertanggungjawaban BUMDES.

Tentunya dalam hal  ini masyarakat yang meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut persoalan tersebut. Mereka berharap kasus ini tidak berhenti sebatas pemberitaan media semata.
“Kalau memang ada penyimpangan, harus diperiksa. Jangan sampai Dana Desa yang seharusnya untuk rakyat malah hilang tanpa manfaat. *Red