DUMAI — Dugaan pencemaran lingkungan kembali mencuat di kawasan industri Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai. Tumpahan Crude Palm Oil (CPO) yang diduga berasal dari aktivitas PT Energi Unggul Persada (EUP) disebut telah mencemari lingkungan sekitar hingga mengalir ke badan sungai di kawasan Bang Sal Aceh, Lubuk Gaung, Minggu (23/08/26).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan, pengendalian, serta penanganan keadaan darurat lingkungan di kawasan operasional perusahaan.

Jika benar material CPO dari aktivitas perusahaan masuk dan mencemari badan air, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai tumpahan minyak biasa. Ada dugaan persoalan pengendalian pencemaran, perlindungan mutu air, kewajiban pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan.

Masuknya CPO ke lingkungan perairan harus menjadi perhatian serius karena badan sungai merupakan bagian dari lingkungan hidup yang wajib dilindungi dari pencemaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi lingkungan secara benar, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009 juga melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sementara Pasal 60 melarang dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya membuktikan bahwa tumpahan CPO tersebut berasal dari kegiatan PT EUP dan mengakibatkan pencemaran badan air, maka dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup patut diperiksa secara serius oleh instansi berwenang.

Yang menjadi persoalan bukan hanya apakah tumpahan tersebut kemudian dibersihkan atau tidak.

Masyarakat berhak mengetahui:
- Dari mana sumber tumpahan CPO tersebut;
- Berapa volume CPO yang tumpah;
- Bagaimana CPO dapat keluar dari area pengamanan perusahaan;
- Apakah masuknya CPO ke sungai disebabkan kegagalan tanggul, drainase, pipa, tangki, kolam penampungan, atau sistem pengendalian lainnya;
- Apakah perusahaan memiliki prosedur penanggulangan keadaan darurat lingkungan;
- Apakah perusahaan segera melaporkan kejadian tersebut kepada instansi berwenang;
- Apakah telah dilakukan pengambilan sampel air dan sedimen secara resmi;
- Bagaimana hasil uji laboratorium terhadap kualitas air setelah dugaan pencemaran terjadi; dan
- Siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan apabila pencemaran terbukti.

PP Nomor 22 Tahun 2021 secara khusus mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perlindungan dan pengelolaan mutu air, pengendalian pencemaran, pengawasan, serta sanksi administratif.

Karena itu, penanganan kasus semacam ini semestinya tidak berhenti pada tindakan membersihkan permukaan yang terlihat mata. Pemeriksaan sumber pencemaran dan dampak terhadap kualitas lingkungan harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai dan instansi lingkungan hidup terkait didesak segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung.

Petugas diminta mengambil sampel air pada titik sebelum dan sesudah lokasi dugaan pencemaran, memeriksa sedimen dan lingkungan sekitar, menelusuri sumber CPO, serta memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan perusahaan.

Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berakhir hanya dengan pernyataan bahwa lokasi telah dibersihkan.

Jika pencemaran benar terjadi, maka yang harus dipastikan bukan hanya “sudah bersih atau belum”, tetapi apakah fungsi lingkungan telah pulih dan apakah penyebab pencemaran telah dihentikan.

PP 22/2021 juga menempatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sebagai instrumen untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai kewajiban dalam persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Perusahaan juga didesak memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dugaan tumpahan CPO tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tumpahan CPO yang disebut mencemari lingkungan hingga ke sungai di sekitar Bang Sal Aceh, Lubuk Gaung, Tony selaku pihak yang dikonfirmasi hingga berita ini disusun belum memberikan jawaban.

Konfirmasi tersebut tetap dibuka sebagai ruang bagi perusahaan untuk memberikan klarifikasi, termasuk menjelaskan sumber tumpahan, volume CPO, langkah penanganan, hasil pemantauan lingkungan, serta tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Kasus dugaan pencemaran ini semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Sebab, apabila benar terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, maka persoalannya menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan ekosistem.

Terlebih kawasan Lubuk Gaung merupakan kawasan industri yang aktivitasnya berpotensi memberikan tekanan besar terhadap lingkungan apabila tidak diikuti pengawasan dan pengendalian yang ketat.

Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU 32/2009 juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karena itu, publik patut menunggu langkah konkret pemerintah:

Apakah DLH akan turun melakukan pemeriksaan? Apakah sampel air akan diuji di laboratorium? Apakah sumber tumpahan akan ditelusuri? Apakah PT EUP akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terjadi pencemaran? Dan apakah sanksi akan diberikan jika ditemukan pelanggaran?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara transparan.

Sebab, lingkungan hidup bukan tempat pembuangan risiko industri. Ketika CPO diduga masuk ke sungai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya air yang terlihat tercemar hari ini, tetapi keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.***