PEKANBARU — Hampir tiga tahun perkara dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau bergulir dalam proses penyidikan Polda Riau. Nilai dugaan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 195,9 miliar membuat perkara ini menjadi sorotan publik pasalnya seakan ditelan bumi perkembangannya, Kamis (10/09/26).

Angka tersebut bukanlah nilai yang kecil. Jika dugaan kerugian negara itu nantinya terbukti secara hukum, maka yang dipersoalkan bukan sekedar administrasi perjalanan dinas, melainkan menyangkut pengelolaan uang negara dalam jumlah sangat besar.

Karena itu, pertanyaan publik kini semakin menguat, sampai kapan proses hukum perkara tersebut akan memberikan kepastian?

Publik tentu memahami bahwa penyidik membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, melakukan analisis terhadap dokumen, serta memastikan setiap langkah hukum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, proses penyidikan juga tidak semestinya menimbulkan ketidakpastian tanpa penjelasan yang memadai, terlebih perkara tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan menyangkut dugaan kerugian negara hampir Rp 200 miliar.

Informasi mengenai pemeriksaan sejumlah saksi dan berbagai tindakan penyidik dalam perkara tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat. Namun hingga kini, publik masih menunggu penjelasan yang lebih konkret mengenai perkembangan dan arah akhir penanganan perkara.

Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Masyarakat tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti. Publik juga tidak berhak menentukan siapa yang bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.

Yang dituntut adalah kepastian hukum dan transparansi mengenai perkembangan perkara.

Jika alat bukti telah dinilai cukup, publik tentu berharap proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan, termasuk penetapan pihak yang bertanggung jawab apabila unsur pidananya terpenuhi.

Sebaliknya, apabila penyidik masih membutuhkan pendalaman, Polda Riau juga patut menjelaskan secara proporsional apa yang menjadi kendala dan tahapan yang masih harus diselesaikan.

Begitu pula jika pada akhirnya terdapat pihak-pihak yang tidak terbukti terlibat, hal tersebut harus disampaikan secara terang agar tidak ada orang yang terus berada dalam bayang-bayang dugaan tanpa kepastian.

Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan. Namun hukum juga tidak boleh kehilangan kepastian karena waktu.

Perkara ini juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan tata kelola keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.

Bagaimana dugaan penyimpangan dengan nilai hampir Rp 200 miliar dapat terjadi apabila seluruh mekanisme pengawasan dan pengendalian internal berjalan sebagaimana mestinya?

Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab secara objektif melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Publik patut mengetahui bagaimana mekanisme perjalanan dinas dilaksanakan, siapa yang melakukan verifikasi, bagaimana dokumen diproses, bagaimana pembayaran dilakukan, serta sejauh mana pengawasan internal dijalankan.

Jika benar terdapat perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan tetapi tetap dibayarkan menggunakan anggaran negara, maka persoalannya tentu jauh lebih serius daripada sekedar kesalahan administrasi.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Besarnya nilai dugaan kerugian negara membuat masyarakat Riau memiliki kepentingan besar terhadap penyelesaian perkara ini.

Uang negara pada hakikatnya merupakan uang rakyat. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan:
- Siapa yang bertanggung jawab?
- Bagaimana konstruksi dugaan perkaranya?
- Berapa nilai kerugian negara yang sebenarnya berdasarkan hasil penghitungan yang sah?
- Apa saja alat bukti yang telah diperoleh penyidik?
- Dan kapan perkara ini akan memasuki tahapan hukum berikutnya?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap penyidik. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan uang negara dan proses penegakan hukum.

Polda Riau memiliki kewenangan untuk menentukan arah penyidikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Karena itu, publik tidak meminta perkara ini dipaksakan.

Publik hanya meminta agar perkara tersebut jangan dibiarkan berjalan tanpa ujung dan tanpa penjelasan yang memadai.

Hampir tiga tahun merupakan rentang waktu yang panjang bagi sebuah perkara yang menjadi perhatian publik.

Semakin lama sebuah perkara berjalan tanpa kepastian, semakin besar pula ruang munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Karena itu, Polda Riau perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan terbaru penanganan dugaan SPPD fiktif tersebut.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Jika masih diperlukan pendalaman, jelaskan tahapan yang sedang dilakukan.

Jika ada pihak yang terbukti bertanggung jawab, proses sesuai hukum.

Dan jika ada pihak yang ternyata tidak terbukti terlibat, berikan pula kepastian agar tidak ada tuduhan yang terus menggantung.

Masyarakat Riau tidak membutuhkan perkara yang terus-menerus hanya disebut “masih dalam proses”. Masyarakat membutuhkan perkembangan nyata berdasarkan fakta hukum dan hasil penyidikan.

Sebab perkara dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 195,9 miliar terlalu besar untuk dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan.

Pada akhirnya, pertanyaan publik sederhana namun penting: Rp195,9 miliar itu adalah uang negara. Jika benar terjadi kerugian, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan jika tidak terbukti, kapan masyarakat mendapatkan kepastian?

Tiga tahun sudah cukup panjang. Kini masyarakat Riau menunggu: sampai kapan perkara dugaan SPPD fiktif ini diselesaikan?.***