PEKANBARU — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Gubernur Riau, Jumat (23/10/2026).

Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah tegas dan konkret untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang serta menimbulkan kabut asap di Riau.

Perwakilan BEM FKIP UNRI, Fikri, menilai penanganan karhutla belum maksimal. Dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan. Siswa dan guru di wilayah terdampak terpaksa menyesuaikan kegiatan belajar-mengajar, bahkan belajar dari rumah akibat kabut asap.

“Anak didik, para siswa, dan para guru yang seharusnya mengajar dan diajar, harus belajar di rumah karena sebuah bencana,” ujar Fikri.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan 6 tuntutan kepada pemerintah, yakni:
1. Memperkuat pencegahan karhutla melalui pengawasan intensif di kawasan rawan kebakaran agar bencana tidak terus berulang setiap tahun.
2. Menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi penanganan karhutla, sehingga aturan yang telah tersedia benar-benar diterapkan di lapangan.
4. Memperjelas koordinasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat agar persoalan kewenangan tidak menjadi alasan keterlambatan penanganan bencana.
5. Melindungi kesehatan masyarakat terdampak kabut asap, terutama anak-anak, warga pedesaan, dan kelompok rentan.
6. Menjamin keberlangsungan pendidikan dengan mengutamakan keselamatan siswa dan guru serta memastikan anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan yang layak selama karhutla terjadi.

Fikri menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan regulasi dan imbauan tanpa tindakan nyata. Menurutnya, masyarakat terus menanggung dampak karhutla, mulai dari ancaman kesehatan hingga terganggunya proses belajar-mengajar.

“Apakah pemerintah daerah hari ini tidak dapat bertindak? Apakah dengan persoalan yang terjadi di pusat, pemerintah daerah diam saja?” tegasnya.

Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kecil, khususnya warga desa dan anak-anak di pelosok yang selama ini terdampak kabut asap.

Sementara itu, aparat kepolisian bersama Satpol PP Riau menyiapkan pengamanan di sekitar Kantor Gubernur Riau. Sekitar 100 personel mengikuti apel kesiapan, pagar betis didirikan di depan gerbang, dan pasukan Brimob disiagakan di kawasan tersebut.

Mahasiswa berharap pemerintah segera mengambil langkah terukur dan berkelanjutan untuk menghentikan karhutla berulang, melindungi masyarakat, serta memastikan hak pendidikan anak tidak terus dikorbankan akibat kabut asap.

“Tiga bulan desa kita harus terkena pembakaran hutan. Bagaimana tindakan pemerintah?” tutup Fikri.***