PEKANBARU – Aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dari tiga elemen, yakni Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di gerbang Kantor Gubernur Riau, Senin (26/10/2026), berakhir ricuh.

Ketegangan memuncak sekitar pukul 17.40 WIB, ketika massa aksi berupaya memblokir arus lalu lintas di depan Kantor Gubernur Riau. Situasi tersebut memicu aksi saling dorong antara mahasiswa UIR dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Di tengah kekisruhan, seorang mahasiswa UIR berjenis kelamin laki-laki dilaporkan tumbang. Mahasiswa bertubuh gempal itu kemudian dievakuasi oleh rekan-rekannya ke trotoar di dekat pagar kantor gubernur.

Pantauan di lokasi, suasana sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa UIR masih bersitegang dengan petugas kepolisian. Sementara itu, mahasiswa UMRI dan KAMMI terlihat menyaksikan kejadian tersebut. Orasi yang sebelumnya berlangsung pun terhenti akibat situasi yang tidak kondusif.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Ronny Riantoko Eppang sempat meminta anggotanya yang berusaha mendekati mahasiswa UIR untuk menjauh. Namun, ketegangan di antara sebagian mahasiswa dan aparat masih mewarnai penghujung aksi.

Mahasiswa UIR yang tumbang selanjutnya digotong oleh rekan-rekannya. Tubuhnya dinaikkan ke atas sepeda motor untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan mahasiswa tersebut maupun penyebab pasti ia tumbang.

Di tengah situasi itu, sejumlah mahasiswa UIR melontarkan keberatan terhadap aparat kepolisian yang berada di sekitar mereka.

“Polisi jangan ada yang mengikuti kami!” teriak salah seorang mahasiswa.

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIR menyatakan pihaknya berencana mengerahkan massa yang lebih besar pada aksi berikutnya.

Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional

2. Mendesak Presiden mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

3. Mengevaluasi serta melakukan audit independen terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Agrinas Palma Nusantara.

4. Mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau memastikan lahan-lahan yang terbakar dipulihkan menjadi hutan kembali dan tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

5. Meminta Kapolda Riau membuka informasi 33 kasus karhutla yang sedang diproses, terutama kasus yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan korporasi.

6. Mendesak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memperjuangkan keadilan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) serta dana pembangunan lainnya bagi Provinsi Riau kepada pemerintah pusat.

7. Meminta Pemprov Riau kembali membuka kuota beasiswa pendidikan.

8. Menuntut reformasi sistem penyaluran bahan bakar minyak (BBM), khususnya dengan mengevaluasi peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga pengawas.

Rangkaian tuntutan yang disampaikan KAMMI memperlihatkan luasnya persoalan yang ingin mereka dorong untuk segera ditangani pemerintah.***