JAKARTA — Mahasiswa Universitas Trisakti mulai bergerak menuju kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026), untuk menggelar aksi demonstrasi dengan menggunakan angkutan kota (angkot). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah agar lebih serius menjawab berbagai persoalan bangsa.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, aksi ini membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh persoalan mendasar;
- Pemulihan kondisi nasional,
- Pemberantasan inkompetensi pejabat negara, 
- Penguatan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahasiswa mendesak agar pemulihan nasional tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai persoalan di sektor ekonomi, lingkungan hidup, politik, pendidikan, dan kesehatan dinilai membutuhkan penanganan serius, terukur, serta berkelanjutan.

Kemudian menyoroti pentingnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa menginginkan agar jabatan publik diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi, serta bebas dari konflik kepentingan.

Selain itu, persoalan rangkap jabatan pejabat publik menjadi perhatian karena berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas, independensi, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, mahasiswa menegaskan pentingnya menempatkan otoritas sipil dalam kerangka konstitusi dan demokrasi. Supremasi sipil menjadi salah satu prinsip penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas lembaga negara, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum.

Aksi mahasiswa Trisakti tersebut menjadi pengingat bahwa aspirasi publik terhadap arah kebijakan nasional masih perlu mendapat ruang yang memadai. Tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada kritik, tetapi juga menjadi dorongan agar pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan jawaban yang terukur terhadap persoalan yang disuarakan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi oleh hukum sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, aspirasi mahasiswa perlu disikapi secara proporsional, dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak warga negara, serta upaya menjaga ketertiban umum.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana pemerintah merespons tiga tuntutan tersebut. Publik tentu berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***