JAKARTA — Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti mendatangi Kantor Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026), untuk menagih realisasi janji pemerintah terkait Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kedatangan mahasiswa tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang sebelumnya disampaikan dalam aksi demonstrasi pada 29 Oktober 2026. Mereka mendesak pemerintah agar tidak sekadar memberikan janji, tetapi menunjukkan langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

Sekitar pukul 15.00 WIB, perwakilan mahasiswa diterima oleh Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Binbin Firman Tresnadi. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan mahasiswa.

Namun, pertemuan itu belum menghasilkan jawaban konkret. Mahasiswa menyayangkan tidak adanya pihak yang mampu memberikan kepastian maupun penjelasan mengenai perkembangan realisasi tuntutan yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah.

Kekecewaan tersebut disampaikan salah seorang perwakilan mahasiswa yang menilai sikap pejabat negara tidak mencerminkan keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat.

"Ini adalah bentuk kegagalan janji pejabat negara yang kalau ditagih gagap," ujarnya.

Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar seruan demonstrasi, melainkan dorongan terhadap perubahan nyata melalui agenda pemulihan nasional dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam pernyataan Tritura Mahasiswa Trisakti, terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian, yakni:

1. Pemulihan nasional, meliputi sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan.
2. Pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik.
3. Penegakan supremasi sipil, sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi dan memastikan kehidupan bernegara berjalan sesuai prinsip konstitusi.

Selain ketiga tuntutan tersebut, mahasiswa juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan penanganan serius, konsisten, dan bertanggung jawab dari pemerintah.

Bagi mahasiswa, realisasi tuntutan tersebut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang kompeten, bertanggung jawab, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Tidak tercapainya kesepakatan konkret dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Negara membuat mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan untuk menagih komitmen pemerintah.

Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada janji dan pertemuan formal. Pemerintah dituntut membuktikan komitmennya melalui kebijakan, tindakan nyata, serta pertanggungjawaban yang dapat dirasakan masyarakat.

Mahasiswa Trisakti menegaskan, perubahan tidak cukup dijanjikan. Pemerintah harus berani membuktikan dan merealisasikannya.***