JAKARTA — Jovi Andrea Bachtiar, S.H., menyampaikan klaim mengenai informasi yang disebutnya berasal dari sumber internal lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut dikaitkan dengan dugaan dinamika politik, persoalan penegakan hukum, hingga dugaan praktik mafia minyak dan gas bumi (migas), Minggu (08/11/26).

Namun, sumber, dokumen pendukung, serta substansi informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Salah satu poin yang disorot adalah klaim bahwa mantan Presiden Joko Widodo bukan pihak yang memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Klaim tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hubungan antar lembaga negara, dinamika kekuasaan, serta dugaan adanya aktivitas intelijen yang perlu dijelaskan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan tersebut, Jovi juga mengaitkan narasinya dengan dugaan jaringan mafia migas yang disebut memiliki keterkaitan dengan persoalan bisnis dan politik pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam waktu yang sama, turut disinggung perusahaan Petral yang pernah menjadi sorotan dalam pemberantasan mafia migas. Petral sendiri merupakan entitas yang pernah terlibat dalam rantai bisnis perdagangan minyak dan telah dibubarkan melalui proses restrukturisasi Pertamina.

Jovi juga menyinggung dugaan keterkaitan keluarga seorang tokoh dengan jaringan mafia migas. Bahkan, materi publikasi tersebut menghubungkan isu itu dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi sektor migas oleh Kejaksaan Agung.

Persoalan dugaan korupsi di sektor migas merupakan isu serius yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, keuangan negara, serta kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, Kejaksaan Agung diharapkan terus mengedepankan transparansi dan profesionalitas dalam mengungkap setiap perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan di sektor strategis tersebut.

Apabila terdapat informasi baru mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang sah.

Sejumlah klaim yang disampaikan Jovi Andrea Bachtiar tersebut membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan narasi tersebut.

Kepolisian perlu memberikan penjelasan apabila terdapat dugaan aktivitas penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pihak-pihak yang dikaitkan dengan dugaan jaringan mafia migas juga perlu memperoleh ruang untuk memberikan tanggapan.

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya diharapkan memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan tanpa intervensi kepentingan politik maupun kelompok bisnis tertentu.***