JAKARTA — Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar di dua kementerian memunculkan pertanyaan serius tentang kewajaran pengadaan, transparansi anggaran, dan potensi konflik kepentingan, Selasa (10/11/26).

Berdasarkan data pengadaan yang dirujuk ICW, delapan paket pekerjaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Lima paket di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,79 miliar.

Salah satu sorotan utama ICW adalah pencantuman kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 dalam spesifikasi sejumlah paket pengadaan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah spesifikasi disusun berdasarkan kebutuhan komunikasi publik secara objektif atau berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu sehingga membatasi persaingan.

Sorotan lainnya adalah tiga kontrak di lingkungan KKP yang masing-masing bernilai sekitar Rp 3,6 miliar. Kesamaan nilai tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian pekerjaan, pembanding harga, serta indikator keberhasilan kegiatan.

Terlebih, salah satu paket di lingkungan Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek mencatat anggaran Rp2,52 miliar untuk kegiatan event attendance. Rincian komponen biaya dan hasil pekerjaan perlu dibuka agar kewajaran nilai kontrak dapat diuji secara objektif.

Persoalan semakin sensitif karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden, sementara perusahaan yang terkait dengannya tercatat memperoleh kontrak dari instansi pemerintah.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kepemilikan, kemungkinan keterlibatan dalam proses pengadaan, serta mekanisme pencegahan benturan kepentingan.

Keterkaitan tersebut tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum. Namun, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana independensi pengadaan dijaga agar tidak terjadi intervensi maupun perlakuan istimewa.

ICW juga mempertanyakan urgensi belanja promosi melalui influencer di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Publik berhak mengetahui dasar kebutuhan pengadaan, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, realisasi pekerjaan, hingga manfaat konkret yang diterima masyarakat.

Karena itu, kementerian terkait perlu membuka dokumen KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. Audit terhadap proses pengadaan dan kesesuaian realisasi kontrak juga perlu dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berwenang.

Persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang menerima kontrak miliaran rupiah, melainkan bagaimana uang negara dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.

Pemerintah harus membuktikan bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, kompetitif, efisien, serta bebas dari benturan kepentingan.

Sebab, uang pajak bukan untuk membeli popularitas. Setiap rupiah anggaran negara wajib memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.***