PEKANBARU — Aksi unjuk rasa bertajuk Riau Menggugat di depan Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjadi sorotan setelah tidak satu pun mahasiswa Riau hadir dalam aksi tersebut. Ketidakhadiran mahasiswa menuai kekecewaan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan paguyuban yang turut memperjuangkan hak-hak daerah, Selasa (10/11/26).

Padahal, sebelum aksi digelar, mahasiswa disebut telah menyatakan komitmen untuk bergabung dan memperjuangkan kepentingan Riau. Namun, komitmen tersebut tidak terlihat saat ratusan massa dari berbagai ormas dan paguyuban turun ke jalan.

Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Datuk Ismail Amir, secara terbuka mengkritik sikap mahasiswa yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap perjuangan daerah.

"Di aksi hari ini ada orang Batak, Minang, Jawa, Sakai, tetapi tidak ada satu pun mahasiswa Riau. Saya nyatakan mahasiswa Riau hari ini masuk angin dan melempem," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa perjuangan memperjuangkan hak daerah, termasuk peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kesejahteraan masyarakat, juga berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

Senada, Pendeta Jaksen Saragih yang mewakili Persatuan Keluarga Batak Riau mengaku kecewa karena mahasiswa sebelumnya disebut telah berkomitmen untuk hadir.

"Ini juga perjuangan untuk mereka. Beasiswa untuk mereka, tetapi mereka sendiri tidak hadir," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat melalui PHR. Tuntutan dibacakan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Datuk Panglimo Pusako M. Taufik Tambusai.

Adapun lima tuntutan tersebut meliputi:
1. Mengembalikan 70 persen DBH minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari Riau kepada rakyat Riau.
2. Mengembalikan 70 persen DBH dari hasil perkebunan kelapa sawit di Riau.
3. Mengembalikan hak kepemilikan masyarakat adat atas lahan perkebunan sawit yang berasal dari tanah ulayat dan pengelolaannya dialihkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
4. Mendesak seluruh perusahaan pemegang HGU perkebunan dan HTI merealisasikan kewajiban 20 persen kebun plasma bagi masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Mendesak seluruh perusahaan di Riau mematuhi peraturan daerah terkait kewajiban 60 persen penyerapan tenaga kerja lokal.

Massa menilai tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan keadilan distribusi kekayaan sumber daya alam, perlindungan hak masyarakat adat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.

Meski tidak satu pun petinggi PHR menemui massa, dokumen tuntutan akhirnya dititipkan melalui pihak kepolisian untuk diteruskan kepada manajemen perusahaan.

Datuk Ismail Amir menegaskan, aksi tersebut baru merupakan langkah awal. Jika tidak ada respons dan tindakan konkret dari pemerintah pusat maupun pihak terkait, pihaknya mengancam akan memperluas gerakan, termasuk mendatangi dan menghentikan aktivitas sejumlah perusahaan perkebunan.

Ia juga menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan PHR. Menurutnya, tenaga kerja yang memasuki masa pensiun harus diprioritaskan untuk digantikan oleh putra-putri daerah melalui mekanisme perekrutan yang sesuai ketentuan.

"Kami tidak ingin Riau hanya menjadi tempat mengambil kekayaan alam, sementara masyarakatnya tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai tuntutan rakyat Riau mendapatkan perhatian," tegasnya.

Aksi Riau Menggugat menjadi peringatan bahwa persoalan pembagian hasil sumber daya alam, hak masyarakat adat, kebun plasma, dan kesempatan kerja lokal masih menjadi pekerjaan besar yang menuntut perhatian serius pemerintah pusat dan seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.***