YOGYAKARTA — Sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 16.00 WIB. Aksi tersebut diikuti sivitas akademika UGM, mulai dari mahasiswa, dosen, guru besar, hingga tenaga kependidikan (tendik) yang tergabung dalam Serikat Pekerja UGM (SEJAGAD), serta sejumlah komunitas masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa mengibarkan bendera setengah tiang, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan mengangkat simbol tiga jari sebagai bentuk penyampaian aspirasi serta solidaritas terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan aparat dalam demonstrasi pada Selasa (10/11) dan Rabu (11/11) dini hari.

Ketua Senat UGM, Wahyudi Kumorotomo, mengatakan pengibaran bendera setengah tiang merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah dan gaya komunikasi sejumlah pejabat negara yang dinilai kurang menunjukkan empati kepada masyarakat.

"Ini terjadi karena hilangnya rasa empati para pejabat kita. Presiden juga berulang kali menyampaikan sesuatu yang tidak membuat lebih sejuk, termasuk dengan kata-kata yang menurut saya kurang pantas," ujarnya di lokasi aksi.

Sementara itu, dosen Departemen Ilmu Komunikasi UGM sekaligus juru bicara SEJAGAD, Pratiwi Utami, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap mahasiswa dan warga sipil yang menjadi korban kekerasan aparat dalam rangkaian demonstrasi.

SEJAGAD mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat serta mendesak agar delapan mahasiswa UGM yang ditangkap segera dibebaskan.

Pratiwi menyampaikan, hingga Rabu sore, delapan mahasiswa tersebut belum seluruhnya mendapatkan kebebasan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Yang sampai sore ini di perkembangan terakhir belum bisa dibebaskan dari Polda DIY," kata Pratiwi kepada awak media.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa UGM tidak terlibat dalam kerusuhan yang terjadi pada malam sebelumnya.

Aksi solidaritas di Balairung UGM tersebut menjadi bentuk penyampaian sikap sivitas akademika dan elemen masyarakat terhadap penanganan demonstrasi, sekaligus mendesak adanya perlindungan terhadap hak-hak warga sipil serta penyelesaian persoalan melalui pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan.***