PEKANBARU — Tim Advokat Pejuang Keadilan (TAPAK RIAU) mendesak Kapolda Riau, Kapolres Bengkalis, dan Kapolsek Mandau segera memberikan atensi serius terhadap penanganan laporan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di wilayah hukum Polsek Mandau, Kabupaten Bengkalis, Sabtu (14/11/26).

TAPAK RIAU menilai perkara tersebut harus ditangani secara profesional, transparan, dan menyeluruh. Tidak hanya mengungkap dugaan penyalahgunaan barcode Solar bersubsidi milik masyarakat, tetapi juga menelusuri dugaan penggunaan nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai serta informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang membekingi aktivitas tersebut.

Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/473/XI/2026/SPKT/POLSEK MANDAU/POLRES BENGKALIS/POLDA RIAU.

Berdasarkan informasi dan keterangan yang diterima TAPAK RIAU, dugaan penyalahgunaan barcode milik korban disebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Akibatnya, korban tidak dapat memanfaatkan akses pembelian Solar bersubsidi karena barcode yang terhubung dengan identitas kendaraannya diduga digunakan oleh pihak lain tanpa izin.

Persoalan tersebut semakin serius karena muncul dugaan penggunaan nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan pemilik barcode.

Informasi awal juga mengindikasikan kemungkinan penggunaan sejumlah barcode berbeda. Kondisi ini perlu dibuktikan melalui pemeriksaan riwayat transaksi, data pemindaian barcode, identitas kendaraan, serta rekaman CCTV di SPBU terkait.

TAPAK RIAU turut mempertanyakan perkembangan penanganan perkara setelah menerima informasi bahwa barang bukti telah diamankan, sementara pihak yang dilaporkan dikabarkan telah dibebaskan.

Informasi tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian, terutama mengenai status hukum pihak yang dilaporkan, alasan tidak dilakukan penahanan apabila memang demikian, serta sejauh mana proses penyidikan telah berjalan.

Juru Bicara TAPAK RIAU, Mirwansyah, S.H., M.H. menegaskan bahwa pengamanan barang bukti tidak boleh menjadi akhir dari penanganan perkara.

"Yang kami pertanyakan bukan semata-mata apakah barang bukti sudah diamankan. Persoalan utamanya adalah bagaimana kelanjutan proses hukumnya. Apakah seluruh pihak yang diduga terlibat sudah diperiksa? Apakah data transaksi dan rekaman CCTV sudah dianalisis? Publik membutuhkan kejelasan, bukan sekadar informasi bahwa barang bukti telah diamankan," tegas Mirwansyah.

Menurutnya, apabila alat bukti telah mencukupi dan persyaratan hukum terpenuhi, penyidik harus mengambil langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk penangkapan apabila terdapat dasar hukum yang sah.

TAPAK RIAU meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dan/atau BBM yang penyediaan serta pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, bukan semata-mata dugaan penggunaan barcode milik orang lain.

Karena itu, TAPAK RIAU meminta kepolisian menelusuri apakah dugaan penggunaan barcode tanpa hak tersebut berkaitan dengan praktik penyimpangan distribusi, pengangkutan, atau niaga Solar bersubsidi.

Apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, penggunaan identitas kendaraan yang tidak sah, atau tindak pidana lain, penyidik juga diminta mendalami kemungkinan penerapan ketentuan hukum terkait.

"Solar subsidi merupakan fasilitas negara untuk masyarakat yang berhak. Jika benar terjadi penyalahgunaan secara terorganisasi, persoalan ini bukan lagi sekadar konflik antara pemilik barcode dengan pihak lain, melainkan menyangkut integritas distribusi subsidi dan kepentingan masyarakat luas," lanjutnya.

Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian TAPAK RIAU adalah informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang membekingi atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas penyalahgunaan Solar bersubsidi tersebut.

TAPAK RIAU meminta informasi tersebut tidak diabaikan dan harus ditelusuri secara objektif melalui mekanisme pengawasan internal maupun penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum aparat tidak boleh disimpulkan tanpa bukti. Setiap indikasi harus diperiksa secara profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai berkembang persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Jika memang terdapat oknum aparat yang terlibat, memberikan perlindungan, atau mengintervensi proses penegakan hukum, harus diperiksa dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Institusi kepolisian tidak boleh melindungi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya," tegas Mirwansyah.

Menurut TAPAK RIAU, transparansi dalam perkara ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa.

Atas dasar tersebut, TAPAK RIAU menyampaikan tujuh tuntutan kepada jajaran kepolisian:

1. Kapolda Riau diminta memberikan atensi khusus dan melakukan pengawasan terhadap penanganan laporan dugaan penyalahgunaan Solar bersubsidi di wilayah hukum Polsek Mandau.

2. Kapolres Bengkalis diminta mengevaluasi perkembangan perkara, melakukan supervisi terhadap penyidikan, serta memastikan penanganannya berjalan profesional dan sesuai prosedur hukum.

3. Kapolsek Mandau diminta memberikan kejelasan perkembangan laporan, menindaklanjuti setiap alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengambil tindakan hukum apabila unsur pidana dan persyaratan hukum telah terpenuhi.

4. Mengamankan dan memeriksa seluruh rekaman CCTV SPBU, riwayat pemindaian barcode, data transaksi Solar, nomor polisi kendaraan yang digunakan, identitas kendaraan fisik, serta keterangan operator SPBU.

5. Mengusut dugaan penggunaan barcode milik masyarakat tanpa hak dan menelusuri kemungkinan adanya pola atau jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

6. Menelusuri secara objektif dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tersebut, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat.

7. Memberikan informasi dan kepastian perkembangan penanganan perkara kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

TAPAK RIAU menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut sampai terdapat kejelasan proses hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Apabila penanganan perkara tidak menunjukkan perkembangan yang jelas atau ditemukan indikasi penyimpangan prosedur, TAPAK RIAU menyatakan siap menempuh langkah pengaduan melalui mekanisme pengawasan yang tersedia, termasuk kepada Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Riau serta instansi berwenang lainnya.

Menurut TAPAK RIAU, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dijaga melalui penegakan hukum yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.

"Kami tidak meminta aparat bertindak di luar hukum. Kami justru meminta hukum ditegakkan secara benar. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara dugaan penyalahgunaan fasilitas subsidi tidak memperoleh penanganan yang jelas," tutup Mirwansyah.

TAPAK RIAU berharap Kapolda Riau, Kapolres Bengkalis, dan Kapolsek Mandau segera memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut.***