PEKANBARU – Dunia pendidikan di Kota Pekanbaru kembali tercoreng akibat dugaan tindak kekerasan fisik yang dialami oleh seorang siswa sekolah dasar (SD). Korban berinisial K dan G, siswa kelas IV di SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum pendidik di lingkungan sekolahnya sendiri.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) tersebut diduga melibatkan dua orang tenaga pengajar, yakni guru mata pelajaran olahraga dan guru Bahasa Indonesia.

Berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner ( Nata HEDY NYO, SE, SH, MH., GAZALBA PUTRA, S.H., M.H., dan  ANDI HARYANTO, S.H., M.H.) , Advokat/Konsultan Hukum pada Kantinsiden bermula saat korban diduga mengalami tindakan fisik berupa penjambakan rambut serta pemukulan di bagian dada.

Akibat kejadian ini, korban tidak hanya menderita sakit secara fisik, tetapi juga terguncang secara psikologis. Korban dilaporkan mengalami trauma berat hingga menolak untuk kembali bersekolah.

Selain itu, hingga saat ini kondisi fisik K masih memprihatinkan dengan keluhan sesak napas dan kesulitan tidur pascakejadian.

Merespon kondisi kliennya, pihak kuasa hukum memastikan akan membawa kasus ini ke ranah pidana. Laporan resmi rencananya akan dilayangkan ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026) mendatang.

Kuasa hukum menegaskan bahwa kekerasan fisik di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk alasan mendisiplinkan murid. Tindakan tersebut dinilai berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sekaligus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

"Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, bukan tempat yang justru memicu trauma fisik maupun psikis," tegas perwakilan kuasa hukum dalam keterangannya.

Dalam mengawal kasus ini, pihak korban merujuk pada sejumlah regulasi tegas terkait perlindungan anak di satuan pendidikan, antara lain:
- Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun psikis oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.
- Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang memuat larangan serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Kuasa hukum berharap semua pihak dapat mengusut tuntas laporan ini secara objektif, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga mendalami kondisi medis dan psikologis korban. Pihak sekolah juga didesak untuk bertanggung jawab penuh atas pemulihan trauma korban serta menjamin keamanan seluruh siswa.***