PEKANBARU — Firman Hadi, S.STP., M.Si., resmi dilantik Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Kamis (12/11/26).
Namun, pelantikannya menjadi perhatian di tengah sorotan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Belanja Makanan dan Minuman di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru TA 2025.
Pasalnya, sebelum menduduki jabatan baru tersebut, Firman Hadi diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdako Pekanbaru pada Agustus 2025, setelah sebelumnya posisi Plt dijabat Novin Karmila.
Dalam hasil pemeriksaan BPK, realisasi Belanja Makanan dan Minuman Bagian Umum Setda mencapai Rp 24,21 miliar. BPK menemukan kelebihan pembayaran kepada CV DCP sebesar Rp 132 juta yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada 20 Mei 2026.
Selain itu, terdapat dokumen pertanggungjawaban senilai Rp 2,512 miliar yang tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan rincian UD Ry Rp 1,265 miliar, CV ARB Rp 257,29 juta, PT FMS Rp 871,012 juta, dan CV JC Rp 118,615 juta.
Persoalan utamanya, pengadaan disebut dilakukan oleh pihak lain, sementara penyedia yang tercantum hanya menerima fee sebesar 2,5 persen.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian anggaran di Bagian Umum, khususnya terkait periode jabatan Firman Hadi sebagai Kabag Umum.
Publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan, apakah transaksi yang menjadi temuan berlangsung selama masa kepemimpinannya, serta langkah apa yang telah diambil untuk memastikan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan.
Meski demikian, temuan BPK tidak otomatis membuktikan keterlibatan pribadi Firman Hadi. Penentuan tanggung jawab harus berdasarkan periode jabatan, kewenangan, keterlibatan, serta bukti yang sah.
BPK menyimpulkan lemahnya pengendalian kegiatan dan pembayaran oleh PPTK serta Bendahara. Karena itu, BPK merekomendasikan Wali Kota memerintahkan Sekda menertibkan PPTK dan Bendahara agar pembayaran serta pertanggungjawaban sesuai kondisi sebenarnya.
Pola pengadaan oleh pihak lain dengan penyedia hanya menerima fee 2,5 persen merupakan persoalan serius yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Penyedia yang tercantum dalam kontrak tidak serta-merta bebas dari tanggung jawab. Begitu pula pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan dan pembayaran. Namun, sanksi administrasi, perdata, maupun pidana harus didasarkan pada pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran dalam proses pengadaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja tersebut.
Pelantikan Firman Hadi sebagai Kepala BKPSDM merupakan amanah baru. Namun, pergantian jabatan tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi tata kelola anggaran pada jabatan sebelumnya.
Wali Kota Agung Nugroho diharapkan memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara transparan dan menyeluruh, termasuk mengevaluasi tanggung jawab pejabat sesuai periode serta kewenangannya.
Pertanyaan publik kini, apakah persoalan pertanggungjawaban anggaran senilai Rp 2,512 miliar di Bagian Umum Setdako Pekanbaru telah dievaluasi secara tuntas, termasuk pada periode Firman Hadi menjabat Kabag Umum?.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media, hingga rilis berita tersebut dinaikkan, Firman Hadi belum menjawab konfirmasi.***
Istana Jangan Tutup Mata: Polemik Menhut Raja Juli Antoni Menanti Jawaban Prabowo
Gibran Rakabuming Raka Tegaskan Mundur Bukan karena Persoalan Ijazah
Dilantik Jadi Kepala BKPSDM Pekanbaru, Rekam Jejak Firman Hadi Disorot: Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di Bagian Umum Jadi Pertanyaan
Tiga Kali Diapresiasi Kemendagri Sepanjang 2026, Pekanbaru Kini Puncaki Kategori Pertumbuhan Ekonomi
NARA Wellness Pekanbaru Hadirkan Meridian Therapy, Tawarkan Perawatan Tubuh dengan Pendekatan Relaksasi Menyeluruh
Jika Presiden dan Elite Disadap, Siapa yang Bermain? Prabowo Dihadapkan pada Ujian Kenegarawanan
ICW Soroti Kontrak RA Rp 14,69 Miliar, Spesifikasi Pengadaan dan Potensi Konflik Kepentingan Dipertanyakan
Dugaan Ketidaksesuaian Data dan Dasar Hukum, Penolakan DPMPTSP Riau Kini Disorot Ombudsman RI
Nasib Lima Jurnalis Masih Misterius, Andra Soni Ditantang Tunjukkan Kepemimpinan dalam Tragedi Arupadhatu 1
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Alami Trauma dan Sesak Napas, Siswa SD di Pekanbaru Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Guru
TAPAK RIAU Desak Kapolda Riau Turun Tangan! Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Mandau
Istana Jangan Tutup Mata: Polemik Menhut Raja Juli Antoni Menanti Jawaban Prabowo
DLHK Bilang A, Dirjen Planologi B: GRJ Minta Ombudsman Hadirkan Kesimpulan C Berbasis Bukti Primer



