Selasa, 17 November 2026

Breaking News

  • Kasus PT Musim Mas Tak Kunjung Tuntas, SEMMI Riau Geruduk Kejati: Berkas Bolak-Balik 10 Kali   ●   
  • Pengacara Nata Hedy Nyo Adukan Kasus Kliennya ke UPT PPA dan Konsultasi dengan LAM Riau   ●   
  • HUT ke-12 PSI, Efendi Huang Bangun Pesan Politik Kerakyatan: Terbuka, Peduli, dan Kerja Nyata   ●   
  • Temukan Aktivitas Pengangkutan Barang Jalur Laut Dan Darat, LSM Maung Riau Surati 4 Instansi Sekaligus   ●   
  • H. Muklisin Buka Peluang Guru Kuansing Kuliah hingga S3, Gandeng UNISDA Lamongan Tingkatkan Kualitas SDM Pendidikan   ●   
Pengacara Nata Hedy Nyo Adukan Kasus Kliennya ke UPT PPA dan Konsultasi dengan LAM Riau
Selasa 17 November 2026, 14:49 WIB

PEKANBARU – Dugaan kekerasan fisik terhadap dua siswa SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, Kawasan Karya Indah, Pekanbaru, menjadi perhatian serius keluarga korban. Ironisnya, dugaan peristiwa yang melibatkan dua tenaga pendidik tersebut dinilai bertolak belakang dengan visi dan misi sekolah yang justru menekankan pembentukan generasi bermoral, berbudi pekerti luhur, serta menjunjung tinggi nilai cinta kasih dan keadilan.

Tim kuasa hukum salah seorang korban berinisial K, siswa kelas IV, dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, S.E., S.H., M.H., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., menyatakan telah mengambil sejumlah langkah hukum dan pendampingan terhadap korban.

Namun, rencana pelaporan dugaan penganiayaan terhadap kedua siswa berinisial K dan G ke Polresta Pekanbaru yang semula dijadwalkan pada Senin (16/11/2026), untuk sementara ditunda hingga hasil pemeriksaan visum terhadap korban diperoleh.

Kepada awak media, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau sebagai bagian dari langkah awal dalam mengawal persoalan tersebut.

"Kami sebagai kuasa hukum dari korban, hari ini sudah melakukan langkah-langkah sesuai arahan hukum dan prosedur yang berlaku. Kami juga telah melakukan konsultasi kepada LAM Provinsi Riau," ungkap tim kuasa hukum.

Selain berkonsultasi dengan LAM Riau, tim kuasa hukum juga telah menyampaikan pengaduan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

Dalam proses pendampingan tersebut, korban disebut sempat dimintai keterangan oleh petugas. Bahkan, menurut keterangan kuasa hukum, korban sampai meneteskan air mata ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya dampak psikologis yang perlu mendapat perhatian serius.

"Untuk laporan ke Polresta Pekanbaru masih kita pending sambil menunggu hasil visum," ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim kuasa hukum, dugaan kekerasan tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) dan dialami dua siswa berinisial K dan G.

Dugaan tindakan fisik itu disebut melibatkan dua tenaga pengajar, masing-masing guru olahraga dan guru Bahasa Indonesia. Kedua siswa diduga mengalami tindakan berupa penjambakan rambut dan pemukulan pada bagian dada.

Pasca-kejadian, kedua korban dilaporkan mengalami dampak fisik maupun psikologis. Mereka disebut mengalami trauma dan enggan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Salah seorang korban berinisial K bahkan dikabarkan masih mengeluhkan sesak napas serta mengalami kesulitan tidur setelah peristiwa tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian keluarga korban karena dampak yang dialami anak tidak hanya berkaitan dengan rasa sakit secara fisik, tetapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan kondisi psikologis mereka dalam menjalani pendidikan.

Tim kuasa hukum menilai, lingkungan pendidikan semestinya menjadi ruang yang memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesempatan bagi anak untuk berkembang, bukan justru menimbulkan ketakutan.

Persoalan ini semakin menjadi sorotan karena SD Swasta Sinros Dharma Bakti memiliki visi dan misi pendidikan yang secara tegas mengedepankan moralitas, budi pekerti, kejujuran, cinta kasih, serta kedisiplinan.

Dalam visi sekolah disebutkan:

"Terwujudnya Generasi yang Tangguh, Bertanggung Jawab, Bekerja Keras, Jujur, Loyalitas dan Berprestasi yang memiliki Perilaku 4 Kriteria Moral dan 8 Disiplin Diri. Mempunyai Budi Pekerti yang sangat baik, Bermoral dan Berbudaya bagi Nusa dan Bangsa untuk Memajukan Negara Indonesia yang Tercinta ini."

Sementara itu, dalam misi menjalankan empat kriteria moral, sekolah menekankan sejumlah nilai, di antaranya sopan santun, tahu adat, berbudi luhur, menjunjung kebenaran dan keadilan, integritas, kejujuran, serta tahu arti malu.

Sekolah juga mencantumkan delapan disiplin diri yang harus dijalankan, termasuk bermoral, memiliki simpati dan empati, saling mengasihi, cinta kasih, berbudi luhur, menjunjung keadilan, serta mengedepankan sikap damai, lemah lembut, dan baik hati.

Menurut tim kuasa hukum, nilai-nilai tersebut semestinya tidak hanya menjadi slogan atau tulisan dalam dokumen visi dan misi sekolah, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku seluruh tenaga pendidik dalam memperlakukan peserta didik.

"Seolah-olah sangat bertolak belakang dengan visi dan misi sekolah yang mengedepankan cinta kasih, moralitas, simpati, empati, dan saling mengasihi. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan lingkungan yang membuat peserta didik merasa terancam. Alasan mendisiplinkan siswa tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak," tegas tim kuasa hukum.

Selain dugaan tindakan kekerasan, tim kuasa hukum juga menyoroti bagaimana pihak sekolah menyikapi persoalan tersebut setelah kejadian.

Mereka menduga tenaga pengajar yang disebut terlibat masih menjalankan aktivitas mengajar seperti biasa. Sementara itu, menurut penilaian kuasa hukum, belum terlihat langkah konkret yang memadai dari pihak sekolah untuk memberikan kepastian perlindungan dan rasa aman bagi kedua korban.

Hal tersebut menjadi perhatian keluarga, mengingat anak-anak yang diduga menjadi korban masih membutuhkan pemulihan fisik dan psikologis sebelum dapat kembali menjalani aktivitas pendidikan secara normal.

Tim kuasa hukum berharap pihak sekolah segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan, termasuk memastikan tidak terjadi intimidasi maupun tindakan yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Mereka juga meminta agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan penanganan persoalan tersebut.

Dalam mengawal perkara ini, tim kuasa hukum merujuk pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 54 ayat (1) serta Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, mereka juga merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Menurut tim kuasa hukum, ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan selama berada di lingkungan pendidikan.

Mereka menegaskan bahwa proses penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pendampingan terhadap korban melalui UPT PPA diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi psikologis anak, sehingga mereka tidak terus dibayangi rasa takut akibat peristiwa yang dilaporkan tersebut.

Tim kuasa hukum berharap seluruh pihak terkait, termasuk pihak sekolah, instansi pendidikan, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum, dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.***

 




Untuk saran dan pemberian informasi kepada redaksi suarahebat.com, silakan kontak ke email: [email protected]


Komentar Anda


Copyright © 2026 Suarahebat.com - All Rights Reserved
Scroll to top