PEKANBARU – Penanganan perkara dugaan kejahatan lingkungan yang menjerat PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi kembali menuai sorotan. Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (16/11/2026), untuk mendesak kepastian hukum atas perkara yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
Aksi mahasiswa tersebut sempat diwarnai ketegangan hingga terjadi bentrokan antara massa aksi dan petugas pengamanan. Situasi memanas setelah Kepala Kejati Riau tidak kunjung menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.
Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ikhram Mulya, menilai lambannya penanganan perkara tersebut telah menimbulkan tanda tanya besar terhadap proses penegakan hukum. Pasalnya, berkas perkara PT Musim Mas disebut telah berulang kali bolak-balik antara penyidik dan jaksa, bahkan mencapai delapan hingga sepuluh kali, tanpa adanya kepastian penyelesaian.
Menurut Ikhram, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Kejati Riau memberikan penjelasan terbuka mengenai kendala penanganan perkara sekaligus memastikan adanya langkah hukum yang jelas dan terukur.
"Kami datang untuk meminta kepastian hukum. Jangan sampai perkara dugaan kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi besar terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses penanganannya," demikian tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Sebagaimana diketahui, PT Musim Mas telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Polda Riau sejak 18 Mei 2026 terkait dugaan pelanggaran lingkungan di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan perhitungan ahli yang disampaikan dalam perkara tersebut, dugaan kerugian ekologis akibat permasalahan lingkungan itu mencapai Rp187,86 miliar. Angka tersebut semakin memperkuat tuntutan mahasiswa agar penanganan perkara dilakukan secara serius, transparan, dan tidak tebang pilih.
Dalam aksinya, PW SEMMI Riau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejati Riau. Di antaranya, meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara, memberikan kepastian hukum atas status berkas perkara, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan jajaran direksi dan pengurus perusahaan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Mahasiswa juga mendesak agar dilakukan penyegelan terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan pelanggaran lingkungan, penelusuran aset, serta penghentian sementara aktivitas di kawasan sempadan sungai sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain penegakan hukum, PW SEMMI Riau menegaskan pentingnya tanggung jawab pemulihan lingkungan apabila pelanggaran terbukti. Menurut mereka, persoalan kejahatan lingkungan tidak cukup hanya berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga harus diikuti langkah pemulihan terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan.
Sebagai bentuk keseriusan, PW SEMMI Riau memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Kejati Riau untuk menyampaikan jawaban tertulis atas tuntutan mereka.
Apabila hingga Kamis (19/11/2026) tidak ada kepastian maupun tanggapan resmi, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Tidak hanya itu, PW SEMMI Riau juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat dengan melaporkannya kepada Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan.
PW SEMMI Riau menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara dugaan kejahatan lingkungan yang menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem.***
Temukan Aktivitas Pengangkutan Barang Jalur Laut Dan Darat, LSM Maung Riau Surati 4 Instansi Sekaligus
TAPAK RIAU Desak Kapolda Riau Turun Tangan! Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Mandau
Istana Jangan Tutup Mata: Polemik Menhut Raja Juli Antoni Menanti Jawaban Prabowo
Agung Nugroho Raih Penghargaan Kehormatan IPDN, Dorong Penguatan Integritas dan Pelayanan Publik
Gibran Rakabuming Raka Tegaskan Mundur Bukan karena Persoalan Ijazah
Dilantik Jadi Kepala BKPSDM Pekanbaru, Rekam Jejak Firman Hadi Disorot: Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di Bagian Umum Jadi Pertanyaan
Tiga Kali Diapresiasi Kemendagri Sepanjang 2026, Pekanbaru Kini Puncaki Kategori Pertumbuhan Ekonomi
NARA Wellness Pekanbaru Hadirkan Meridian Therapy, Tawarkan Perawatan Tubuh dengan Pendekatan Relaksasi Menyeluruh
Jika Presiden dan Elite Disadap, Siapa yang Bermain? Prabowo Dihadapkan pada Ujian Kenegarawanan
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Pengacara Nata Hedy Nyo Adukan Kasus Kliennya ke UPT PPA dan Konsultasi dengan LAM Riau
HUT ke-12 PSI, Efendi Huang Bangun Pesan Politik Kerakyatan: Terbuka, Peduli, dan Kerja Nyata
Temukan Aktivitas Pengangkutan Barang Jalur Laut Dan Darat, LSM Maung Riau Surati 4 Instansi Sekaligus
H. Muklisin Buka Peluang Guru Kuansing Kuliah hingga S3, Gandeng UNISDA Lamongan Tingkatkan Kualitas SDM Pendidikan



