JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR RI turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya, khususnya dalam penanganan dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses perjalanan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Setelah penyampaian laporan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam forum rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses legislasi setelah melalui perjalanan pembahasan yang panjang di parlemen.
Pengesahan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menindak kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, sekaligus memperkuat mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, perhatian publik selanjutnya tertuju pada implementasi aturan, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaannya agar tidak hanya menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.***
Dugaan Penyadapan Internal Kejaksaan, Febrie Adriansyah Singgung Penguntitan Sejak 2024
Kasus PT Musim Mas Tak Kunjung Tuntas, SEMMI Riau Geruduk Kejati: Berkas Bolak-Balik 10 Kali
Temukan Aktivitas Pengangkutan Barang Jalur Laut Dan Darat, LSM Maung Riau Surati 4 Instansi Sekaligus
TAPAK RIAU Desak Kapolda Riau Turun Tangan! Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Mandau
Istana Jangan Tutup Mata: Polemik Menhut Raja Juli Antoni Menanti Jawaban Prabowo
Agung Nugroho Raih Penghargaan Kehormatan IPDN, Dorong Penguatan Integritas dan Pelayanan Publik
Gibran Rakabuming Raka Tegaskan Mundur Bukan karena Persoalan Ijazah
Dilantik Jadi Kepala BKPSDM Pekanbaru, Rekam Jejak Firman Hadi Disorot: Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di Bagian Umum Jadi Pertanyaan
Tiga Kali Diapresiasi Kemendagri Sepanjang 2026, Pekanbaru Kini Puncaki Kategori Pertumbuhan Ekonomi
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Satgas PKH Ambil Alih Aset PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Irdam Hadiri Wakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai
Pekanbaru Lestari Kembali Berprestasi, Agung Nugroho Bidik Kota Bersih dan Berkelanjutan
Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harapan Baru Perang Melawan Korupsi
Dugaan Guru Aniaya 2 Siswa, Yayasan SD Sinros Dharma Bakti Belum Tegaskan Sanksi dan Tanggung Jawab



