Jumat, 20 November 2026

Breaking News

  • RAPAT PLENO TERBUKA PENEMPATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ALIANTAN    ●   
  • Satgas PKH Ambil Alih Aset PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Irdam Hadiri Wakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai   ●   
  • Pekanbaru Lestari Kembali Berprestasi, Agung Nugroho Bidik Kota Bersih dan Berkelanjutan   ●   
  • DPRD Pelalawan Gelar Sidang Paripurna Istimewa, Syafrizal Serukan Komitmen Membangun Negeri Seiya Sekata   ●   
  • Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harapan Baru Perang Melawan Korupsi   ●   
Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harapan Baru Perang Melawan Korupsi
Kamis 19 November 2026, 14:27 WIB

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR RI turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya, khususnya dalam penanganan dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses perjalanan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah penyampaian laporan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam forum rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses legislasi setelah melalui perjalanan pembahasan yang panjang di parlemen.

Pengesahan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menindak kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, sekaligus memperkuat mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, perhatian publik selanjutnya tertuju pada implementasi aturan, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaannya agar tidak hanya menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.***

 




Untuk saran dan pemberian informasi kepada redaksi suarahebat.com, silakan kontak ke email: [email protected]


Komentar Anda


Copyright © 2026 Suarahebat.com - All Rights Reserved
Scroll to top