RIAU – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Langkah tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare serta pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.
PT RAPP diketahui merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kehadirannya bersama Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga menunjukkan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan penertiban kawasan hutan.
Turut hadir Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Kabareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG Dr. Ir. Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut Dr. Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Planologi Ade Tri Ajikusumah, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani dan pejabat terkait lainnya.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Sementara itu, penertiban PT GSL dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi setelah ditemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan permohonan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit PT GSL.
Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., yang mewakili Pangdam menyampaikan bahwa TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.
“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujar Irdam.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan aset negara, memulihkan fungsi ekologis hutan, serta menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.***
Dugaan Penyadapan Internal Kejaksaan, Febrie Adriansyah Singgung Penguntitan Sejak 2024
Kasus PT Musim Mas Tak Kunjung Tuntas, SEMMI Riau Geruduk Kejati: Berkas Bolak-Balik 10 Kali
Temukan Aktivitas Pengangkutan Barang Jalur Laut Dan Darat, LSM Maung Riau Surati 4 Instansi Sekaligus
TAPAK RIAU Desak Kapolda Riau Turun Tangan! Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Mandau
Istana Jangan Tutup Mata: Polemik Menhut Raja Juli Antoni Menanti Jawaban Prabowo
Agung Nugroho Raih Penghargaan Kehormatan IPDN, Dorong Penguatan Integritas dan Pelayanan Publik
Gibran Rakabuming Raka Tegaskan Mundur Bukan karena Persoalan Ijazah
Dilantik Jadi Kepala BKPSDM Pekanbaru, Rekam Jejak Firman Hadi Disorot: Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di Bagian Umum Jadi Pertanyaan
Tiga Kali Diapresiasi Kemendagri Sepanjang 2026, Pekanbaru Kini Puncaki Kategori Pertumbuhan Ekonomi
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Satgas PKH Ambil Alih Aset PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Irdam Hadiri Wakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai
Pekanbaru Lestari Kembali Berprestasi, Agung Nugroho Bidik Kota Bersih dan Berkelanjutan
Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harapan Baru Perang Melawan Korupsi
Dugaan Guru Aniaya 2 Siswa, Yayasan SD Sinros Dharma Bakti Belum Tegaskan Sanksi dan Tanggung Jawab



