DUMAI – Penahanan tiga pekerja kebun berinisial EZ, GL, dan RP oleh Polsek Medang Kampai, Kota Dumai, memunculkan pertanyaan serius terkait dasar hukum, proporsionalitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Ketiganya dikabarkan ditangkap dan ditahan atas dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 307 KUHP. Namun, pihak keluarga mempertanyakan perbuatan konkret apa yang dilakukan hingga ketiganya harus menjalani proses pidana.
Berdasarkan informasi awal, EZ, GL, dan RP disebut merupakan pekerja kebun yang melintasi areal perkebunan. Jika aktivitas mereka sebatas melintas dalam konteks pekerjaan, penyidik perlu menjelaskan unsur pidana yang dianggap terpenuhi.
Pasalnya, Pasal 307 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kepemilikan atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk tanpa hak. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian terhadap alat yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, maupun kepentingan pekerjaan yang sah.
Karena itu, sejumlah hal perlu dijelaskan: apakah ketiganya ditemukan membawa senjata, apakah benda tersebut merupakan alat kerja perkebunan, serta apakah penyidik telah mempertimbangkan pengecualian dalam Pasal 307 ayat (2)?
Keberadaan seseorang di areal perkebunan maupun aktivitas melintas tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Jika terdapat dugaan pelanggaran lain, seluruh unsur delik tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan apakah terdapat konflik penguasaan lahan, kepentingan pengelolaan perkebunan, atau perselisihan tertentu yang melatarbelakangi perkara. Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan hal yang perlu dijernihkan agar proses hukum tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan pihak tertentu.
Penanganan perkara ini patut menjadi perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semangat Polri Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, humanis, dan tidak diskriminatif.
Jangan sampai masyarakat kecil yang mencari nafkah justru merasa takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketegasan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Atas perkara tersebut, Polsek Medang Kampai dan Polres Dumai perlu memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi penangkapan, perbuatan yang dituduhkan kepada masing-masing pekerja, dasar penerapan Pasal 307, barang bukti, serta alasan subjektif dan objektif penahanan.
Penyidik juga perlu menjelaskan apakah saksi dan bukti yang meringankan telah dipertimbangkan, termasuk keterangan mengenai status ketiganya sebagai pekerja kebun dan kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut.
Jika tidak ada penyimpangan, aparat dapat menjawab seluruh pertanyaan publik melalui fakta dan dokumen hukum. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaktepatan penerapan pasal atau pelanggaran prosedur, mekanisme pengawasan harus dijalankan.
EZ, GL, dan RP tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah, pendampingan hukum, serta kesempatan mengajukan bukti dan saksi yang meringankan.
Tegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi jangan sampai keadilan bagi masyarakat kecil dikorbankan.***
Dugaan Penyadapan Internal Kejaksaan, Febrie Adriansyah Singgung Penguntitan Sejak 2024
Kasus PT Musim Mas Tak Kunjung Tuntas, SEMMI Riau Geruduk Kejati: Berkas Bolak-Balik 10 Kali
Temukan Aktivitas Pengangkutan Barang Jalur Laut Dan Darat, LSM Maung Riau Surati 4 Instansi Sekaligus
TAPAK RIAU Desak Kapolda Riau Turun Tangan! Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Mandau
Istana Jangan Tutup Mata: Polemik Menhut Raja Juli Antoni Menanti Jawaban Prabowo
Agung Nugroho Raih Penghargaan Kehormatan IPDN, Dorong Penguatan Integritas dan Pelayanan Publik
Gibran Rakabuming Raka Tegaskan Mundur Bukan karena Persoalan Ijazah
Dilantik Jadi Kepala BKPSDM Pekanbaru, Rekam Jejak Firman Hadi Disorot: Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di Bagian Umum Jadi Pertanyaan
Tiga Kali Diapresiasi Kemendagri Sepanjang 2026, Pekanbaru Kini Puncaki Kategori Pertumbuhan Ekonomi
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
RAPAT PLENO TERBUKA PENEMPATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ALIANTAN
Satgas PKH Ambil Alih Aset PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Irdam Hadiri Wakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai
Pekanbaru Lestari Kembali Berprestasi, Agung Nugroho Bidik Kota Bersih dan Berkelanjutan
Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harapan Baru Perang Melawan Korupsi



