Suarahebat.com, Bengkalis, – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Kompleks Pergudangan Perum Bulog di daratan Bengkalis sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan dan mempercepat distribusi beras kepada masyarakat pada pertemuan bersama Bulog, BPKAD, DKP dan Bappeda, Senin (20/10/2025).

Komisi II juga meminta kejelasan tindak lanjut dari nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bulog Pusat yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.

Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana (Iyan Kancil), menegaskan bahwa pihaknya meminta Bulog memberikan penjelasan terkait progres pembangunan gudang serta tindak lanjut hasil kesepakatan dengan Pemkab Bengkalis.

"Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan Kompleks Gudang Bulog dan tindak lanjut kesepakatan dengan Pemda. Termasuk apakah sudah ada koordinasi dengan Bulog Pusat. Ini penting karena urgensi pembangunan gudang ini sangat tinggi bagi Kabupaten Bengkalis,” tegas Rindra.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Susi, menjelaskan bahwa hingga kini pembangunan gudang Bulog belum terealisasi meskipun telah direncanakan sejak setahun lalu.

"Gudang Bulog ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras SPHP. Saat ini Bengkalis memiliki tiga gudang, masing-masing di Bengkalis, Dumai, dan Siak. Namun karena wilayah kerja gudang Dumai mencakup banyak kecamatan, distribusi beras menjadi lambat. Oleh karena itu, kami mendorong pembangunan gudang baru di daratan Bengkalis,” jelasnya.

Susi menambahkan, Pemkab Bengkalis telah menyurati Bulog untuk pembangunan gedung tersebut pada Juni tahun lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan MoU bersama Bulog Pusat untuk pembangunan gudang yang direncakan berlokasi di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan. Namun setelah dilakukan survei oleh Bulog Wilayah Riau, belum ada tindak lanjut dari pihak pusat.

"Bupati juga sudah kembali bersurat pada Juni 2025 untuk meminta studi kelayakan, tetapi hingga kini belum ada tanggapan,” ujarnya.

Pimpinan Cabang Bulog Bengkalis Zairi Yuriyadi menyampaikan bahwa pembangunan gudang di wilayah daratan memang mendesak, mengingat peran Bulog sebagai lembaga utama dalam menjaga ketahanan pangan.

"Secara prinsip MoU masih berlaku. Awalnya pusat menilai gudang Dumai sudah mencukupi, namun karena jarak yang cukup jauh, usulan pembangunan di Bengkalis tetap dipertimbangkan. Kami mengapresiasi langkah DPRD yang berinisiatif mendorong audiensi ke pusat,” ujarnya.

Sekretaris komisi II serius menanggapi hal ini, 
"Masalah ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, jadi perlu disampaikan secara langsung agar ada keputusan yang jelas,” ujarnya.

Anggota Komisi II, Laurensius Tampubolon, turut menegaskan pentingnya percepatan pembangunan.

"Bulog Bengkalis harus terus menjalin komunikasi ke pusat agar ada keputusan yang jelas, Kami berharap pembangunan ini segera dimulai,” katanya.

Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, H. Misno, menyoroti adanya rencana pusat melakukan pembangunan tambahan 100 gudang Bulog di seluruh Indonesia.

"Bulog dan dinas terkait harus menyiapkan seluruh dokumen administrasi agar Bengkalis bisa masuk prioritas pembangunan gudang baru tersebut,” tegasnya.

Senada, Anggota Komisi II lainnya, Hendra, ST, menambahkan bahwa tahapan MoU telah dilakukan Pemkab Bengkalis.

"Karena itu, Bulog harus aktif mencari informasi ke pusat. Gudang di daratan Bengkalis sangat dibutuhkan dan wajib diwujudkan. Lokasinya pun harus mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.

Menutup rapat, Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana, menegaskan DPRD akan terus mengawal proses ini.

"Kami berharap pengajuan pembangunan gudang yang telah disepakati dalam MoU dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.**RZ.