PEKANBARU -- DPRD Provinsi Riau mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua III DPRD Riau Budiman Lubis mengatakan, saat ini DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) optimalisasi pendapatan daerah. Pansus tersebut bertujuan untuk membahas peningkatan pendapatan daerah sekaligus meninjau regulasi yang ada, termasuk terkait pajak air permukaan.
“Kami dari DPRD sedang berjalan pansus untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada, salah satunya Pajak Air Permukaan,” ujar Budiman, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pajak air permukaan ini ditujukan khusus kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau, bukan kepada masyarakat umum. Budiman mengakui masih adanya komentar dan tanggapan negatif dari sebagian masyarakat terkait kebijakan tersebut.
“Atas berbagai komentar negatif yang berkembang di masyarakat, saya secara pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Perlu kami luruskan, bahwa kebijakan ini semata-mata untuk kepentingan Riau ke depan dan pajak air permukaan ini dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan,” tegasnya.
Politisi Gerindra dari Dapil Rokan Hulu itu menekankan bahwa peran DPRD dalam hal ini sebatas mendorong, mengawasi, dan memastikan regulasi berjalan dengan baik. Sementara proses pemungutan dan eksekusi pajak sepenuhnya menjadi kewenangan Bapenda.
“Kami di DPRD hanya mendorong dan melakukan pengawasan. Untuk pemungutan dan eksekusi itu sepenuhnya tugas Bapenda,” katanya.
Menurutnya, peningkatan PAD melalui sektor pajak, termasuk pajak air permukaan, akan berdampak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Riau.
“Dengan naiknya PAD, tentu pembangunan di Riau bisa lebih maksimal. Ini yang sedang kita upayakan bersama,” sebutnya.
Ia pun berharap dukungan penuh dari masyarakat Riau terhadap kerja pansus DPRD dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah agar Riau dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.
“Kami berharap masyarakat bisa bersama-sama mendorong pansus ini, demi peningkatan pendapatan daerah dan kemajuan Riau ke depan,” tutup Budiman.**
Ketua Umum PMMN Sesalkan Pernyataan Ginda Burnama, Ingatkan Pentingnya Menghormati Kebebasan Berpendapat
Diduga Gagal Paham Fungsi Pers dan Kontrol Sosial, Oknum Lapangan Proyek Polbeng Dinilai Keliru Memahami Tugas Jurnalis dan LSM
LSM INPEST Bongkar Dugaan Kejanggalan Material Fondasi Proyek Politeknik Negeri Bengkalis Rp 40 Miliar
Dugaan Pembunuhan Keji di Rumbai, Keluarga Korban Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku dan Berikan Hukuman Seberat-Beratnya
Tak Kunjung Ditindak Meski Disorot, Dugaan Gudang CPO di Mandau Memantik Pertanyaan Besar
Prabowo Perintahkan Berantas Barang Ilegal, Mengapa Dugaan Penyelundupan di Bengkalis Masih Marak?
Diduga Gudang CPO Ilegal Beroperasi Di Mandau, Polda Riau Diminta Jangan Tutup Mata
Alih-Alih Bahas Dugaan Korupsi, Abdul Wahid dan SF Hariyanto Saling Ungkit Masa Lalu di Persidangan
Perkuat Kemitraan Strategis, GRIB Jaya Pekanbaru Sambangi Kediaman Ketua DPRD Riau Kaderismanto
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Tiga Bikers Kepri Lolos ke Nasional Safety Riding Honda 2026, Siap Wakili Daerah pada Agustus
Polda Riau Distribusikan 2.312 Paket Bansos, Bedah Rumah dan Air Bersih, Wujud Nyata Kepedulian Polri untuk Masyarakat
Gagal Lolos SPMB, Kisah Pilu Keluarga Buruh Angkut di Pekanbaru Harapkan Perhatian Pemerintah
Diduga Sebarkan Narasi Bernuansa Negatif di Grup WhatsApp, Oknum Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berinisial 'RE' Dikecam

