PEKANBARU - Anggota DPRD Pekanbaru, Roni Amriel menyoroti insiden tumbangnya tiang fiber optik (FO) di Jalan Rindang, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Roni Amriel, pihaknya di Komisi IV sudah kerap menerima laporan dari masyarakat terkait kabel optik yang semrawut dan menimbulkan korban dan persoalan ini dinilai sudah seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekanbaru.
"Dari awal kabel optik ini memang sudah menimbulkan masalah. Korbannya sudah banyak, baik masyarakat umum maupun petugas di lapangan. Ini sudah pernah kita bahas dalam hearing dengan beberapa perusahaan provider di Komisi IV," kata Roni, Rabu (3/2/2026).
Roni mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi IV DPRD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hampir sebagian besar perusahaan provider kabel optik di Pekanbaru tidak mengantongi izin resmi.
"Karena banyak yang tidak berizin, Pemerintah Kota Pekanbaru harus bertindak tegas terhadap pemasangan tiang dan kabel optik yang cukup masif di Pekanbaru" ujarnya.
Ditambahkan Roni, keberadaan tiang tumpu dan kabel fiber optik yang dipasang sembarangan di setiap sudut tidak hanya merusak estetika wajah kota saja, tetapi terbukti nyata mengancam nyawa warga.
Bahkan, banyak kasus warga terjerat kabel, hingga petugas yang mengalami kecelakaan tersengat listrik saat bekerja.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru ini pun menyinggung rencana pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kabel dan Tiang Fiber Optik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
"Kami mendengar ada Tim Satgas yang dibentuk Pemko. Nah, kita dukung itu, segera lakukan eksekusi. Jangan berlama-lama karena semakin lama kabel optik ini semakin tumbuh di Kota Pekanbaru," tegas Roni.
Ia pun meminta Pemko Pekanbaru tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk mencabut dan memutus kabel fiber optik yang tidak memiliki izin.
"Saran kita pemerintah kota harus segera mengeksekusi, mencabut dan juga memutuskan kabel optik yang tidak ada perizinannya," tutup Roni.**
KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Pekanbaru Sudah Diserahkan ke DPRD, Pembahasan Dikejar Sebelum 30 September
Hakim PN Pekanbaru Turun ke Lokasi, Kuasa Hukum Firdinan: Dasar Kepemilikan Klien Kami Sudah Ada Sejak 1986
Kontrak Mitra Baru Dipersoalkan, PHR dan Vendor Berbeda Keterangan Soal Batas Usia 56 Tahun
SKT Firdinan Terbit 1985 VS SHM 2017, Kejanggalan Data Pertanahan Dipertanyakan — Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Diminta Turun Tangan
Syahrul Aidi Dorong Penguatan Profesi Jurnalis di Tengah Ledakan AI dan Media Sosial
Waspada! Nama Pejabat Kejati Riau Dicatut untuk Penipuan, Zikrullah Minta Warga Jangan Mudah Percaya
Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Kembali Terapkan PJJ 16 Sampai 18 September
Anggaran Angkutan Sampah DLHK Pekanbaru Disebut Capai Rp 29,4 Miliar, Dugaan Markup dan Armada Fiktif Disorot
Zulhelmi Arifin Jadi Sekda Pekanbaru, Rekam Jejak dan Sejumlah Dugaan Kasus Kembali Disorot
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
LESBUGA MENGGELAR AUDENSI DENGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TERKAIT KEGIATAN FESTIVAL TARI RATOH JAROE
Surat Tahun 1986 Diabaikan, S. Hondro : Pertanyakan Proses Verifikasi Ganti Rugi Tol Pekanbaru–Rengat
Karhutla di Salo Kampar Berhasil Dikendalikan, TNI Kerahkan Pasukan Gabungan
Pelapor dan Tersangka Berdamai, Mirwansyah Apresiasi Penyidik Polresta Pekanbaru
