NTB – Kegiatan reses Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diisi dengan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat. Program tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui perbaikan rumah tidak layak huni, Jumat (27/02/26).
Dalam kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Sari Yuliati menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar bantuan fisik, melainkan bentuk pemberdayaan masyarakat agar menjadi aktor utama dalam pembangunan rumahnya sendiri.
“Melalui BSPS, masyarakat didorong membangun dan memperbaiki rumahnya secara swadaya, mulai dari perbaikan atap, lantai, dan dinding (ALADIN), hingga memastikan standar keamanan dan sanitasi terpenuhi. Negara hadir untuk memperkuat, bukan mengambil alih peran masyarakat,” ujarnya.
Program BSPS mengedepankan pendekatan gotong royong dan partisipasi aktif warga. Dengan semangat kebersamaan, pembangunan rumah dilakukan secara kolaboratif, sehingga tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak dan sehat, tetapi juga mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Menurut Sari Yuliati, aspirasi masyarakat daerah menjadi fondasi penting dalam penyusunan dan penguatan kebijakan di tingkat pusat. Melalui reses, berbagai masukan dan kebutuhan riil warga diserap secara langsung untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Dari daerah, aspirasi diperjuangkan. Dari pusat, kebijakan dihadirkan. Sinergi ini penting demi NTB yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa senyum dan harapan para penerima manfaat menjadi energi tersendiri dalam memperjuangkan program-program pro rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.
“Hunian yang layak dan bermartabat adalah hak setiap warga negara. Kami akan terus memastikan program seperti BSPS tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan reses tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima manfaat. Mereka berharap program BSPS terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, sehingga cita-cita menghadirkan rumah layak huni bagi seluruh rakyat dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.***
KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Pekanbaru Sudah Diserahkan ke DPRD, Pembahasan Dikejar Sebelum 30 September
Hakim PN Pekanbaru Turun ke Lokasi, Kuasa Hukum Firdinan: Dasar Kepemilikan Klien Kami Sudah Ada Sejak 1986
Kontrak Mitra Baru Dipersoalkan, PHR dan Vendor Berbeda Keterangan Soal Batas Usia 56 Tahun
SKT Firdinan Terbit 1985 VS SHM 2017, Kejanggalan Data Pertanahan Dipertanyakan — Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Diminta Turun Tangan
Syahrul Aidi Dorong Penguatan Profesi Jurnalis di Tengah Ledakan AI dan Media Sosial
Waspada! Nama Pejabat Kejati Riau Dicatut untuk Penipuan, Zikrullah Minta Warga Jangan Mudah Percaya
Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Kembali Terapkan PJJ 16 Sampai 18 September
Anggaran Angkutan Sampah DLHK Pekanbaru Disebut Capai Rp 29,4 Miliar, Dugaan Markup dan Armada Fiktif Disorot
Zulhelmi Arifin Jadi Sekda Pekanbaru, Rekam Jejak dan Sejumlah Dugaan Kasus Kembali Disorot
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
LESBUGA MENGGELAR AUDENSI DENGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TERKAIT KEGIATAN FESTIVAL TARI RATOH JAROE
Surat Tahun 1986 Diabaikan, S. Hondro : Pertanyakan Proses Verifikasi Ganti Rugi Tol Pekanbaru–Rengat
Karhutla di Salo Kampar Berhasil Dikendalikan, TNI Kerahkan Pasukan Gabungan
Pelapor dan Tersangka Berdamai, Mirwansyah Apresiasi Penyidik Polresta Pekanbaru


