JAKARTA -- Usai viral dan masifnya polemik KSO yang dinilai menyimpang karena Kebun Sitaan Kembali ke Pemilik Lama, Kabar terbaru dari lingkaran kekuasaan menyebutkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tetap menerima pertemuan dengan Wakil Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Kusdi Sastro Kidjan (SE, MM), di Hambalang. Namun, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana tegang.

Sumber internal menyebutkan, Presiden Prabowo menunjukkan kemarahan serius terhadap sejumlah kebijakan strategis yang diambil Wadirut Agrinas, khususnya dalam penanganan dan pengelolaan kebun sawit sitaan negara, Sabtu (14/03/26).

Bahkan, menurut sumber tersebut, Wadirut Agrinas terlihat terkejut dan sempat memutar kepala saat Presiden secara langsung menyampaikan ketidakpuasannya terhadap arah kebijakan perusahaan BUMN tersebut.

Kemarahan Presiden disebut dipicu oleh temuan bahwa sejumlah skema Kerja Sama Operasi (KSO) di berbagai wilayah justru mengembalikan penguasaan kebun sawit kepada pihak-pihak lama, hanya berganti nama perusahaan.

Praktik ini dinilai mencederai semangat penyitaan aset negara, karena negara seolah hanya menjadi perantara, sementara oligarki tetap menguasai sumber daya strategis.

“Ini bukan reformasi tata kelola, tapi perpetuasi kekuasaan lama dengan wajah baru,” ujar sumber internal tersebut.

Presiden juga dikabarkan menyoroti kebijakan ketat Agrinas dalam proses KSO, terutama kewajiban Bank Garansi. Skema ini dinilai tidak berpihak pada kelompok tani dan koperasi masyarakat tempatan, yang secara faktual tidak memiliki akses permodalan sebesar korporasi besar.

Akibatnya, rakyat daerah tersingkir, sementara peluang pengelolaan kebun sitaan kembali dikuasai pemodal besar.

Padahal, kebun sawit ilegal yang disita negara seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat, mulai dari penguatan ekonomi daerah hingga dukungan pembiayaan sektor kesehatan dan pelayanan publik.

Namun, kebijakan yang dijalankan Agrinas justru dinilai menjauh dari tujuan tersebut, dan lebih menguntungkan oligarki ketimbang masyarakat lokal.

Sumber internal itu menegaskan bahwa arah kebijakan Agrinas dinilai bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kedaulatan ekonomi nasional, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Presiden disebut tidak ingin kebun sitaan negara berubah menjadi ladang bisnis baru bagi oligarki, dengan dalih legalitas dan skema korporasi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi Presiden maupun kritik atas kebijakan KSO yang menjadi sorotan.

Disamping itu, perombakan signifikan juga terjadi di tubuh Dewan Direksi PT APN. Jabatan Direktur Utama yang sebelumnya dipegang oleh Agus Sutomo, kini dijabat oleh Mohammad Abdul Ghani.***