Suarahebat.com– PEKANBARU | Suasana hangat namun penuh ketegasan mewarnai
pertemuan strategis antara Bupati Pelalawan H. Zukri dan Badan Aspirasi
Masyarakat (BAM) DPR RI dalam agenda pembahasan nasib ribuan warga yang
bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis
(10/7/2025). Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Melati Lantai 3
Kantor Gubernur Riau dan dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Abdul
Wahid.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota BAM DPR RI seperti Obon
Tabroni, M. Harris, dan Slamet, serta unsur Forkopimda: Kapolda Riau
Irjen Pol. Hery Heryawan, perwakilan Kejati Riau, Komandan Korem, hingga
para kepala daerah dari Inhu dan Kuansing.

Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menyoroti persoalan klasik
namun krusial: kerusakan parah kawasan hutan Riau akibat aktivitas
ilegal dan lemahnya pengawasan. “Kita butuh pendekatan persuasif dan
terencana. Semangat kita adalah Green for Riau,” tegasnya.

Namun sorotan utama justru tertuju pada sikap tegas dan lugas Bupati
Zukri yang secara terbuka menyatakan siap pasang badan untuk masyarakat
Pelalawan. Ia menegaskan, upaya pemulihan kawasan TNTN tidak bisa
dilakukan dengan pendekatan kaku. “Ini ibarat mencabut benang di dalam
tepung — tepung jangan tumpah, benang jangan putus. Kita harus jaga
hutannya, tapi juga lindungi rakyatnya,” ucap Zukri disambut riuh tepuk
tangan.

Zukri juga membeberkan realita di lapangan. Pendataan lintas sektor –
dari jumlah penduduk, rumah ibadah, pendidikan hingga usaha ekonomi –
menghadapi kendala serius karena penolakan sebagian masyarakat. Namun,
ia menegaskan pemerintah membuka ruang dialog dan memperpanjang waktu
pendataan demi mendapatkan data akurat dan solusi yang adil.

Tak kalah penting, ia mengangkat fakta bahwa sebagian besar fasilitas
pendidikan di kawasan TNTN dibangun secara swadaya masyarakat, dan
anak-anak justru harus menempuh pendidikan di luar kawasan karena
keterbatasan akses. Zukri mendesak klasifikasi yang jelas antara warga
yang memang bermukim dan yang sekadar bekerja di lahan pihak lain.

“Perpres Nomor 5 tetap harus ditegakkan, tapi jangan jadikan rakyat
korban kebijakan. Pemerintah daerah akan mendampingi Satgas PKH, namun
kita pastikan, rakyat tetap punya tempat dalam proses ini,” tegas Zukri,
menutup pernyataannya dengan penuh komitmen.

Pertemuan ini menjadi titik awal perjuangan menuju solusi berkeadilan
antara konservasi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Kini, publik menanti apakah suara dari Pelalawan ini mampu menggugah
pusat untuk bertindak bijak.

(MC. Pelalawan /Suarahebat.com)