PEKANBARU — Beredarnya pemberitaan di sejumlah media elektronik yang menyebut nama Taufik Tambusai sebagai penasehat DPD GRIB JAYA Riau dinilai sebagai informasi yang tidak benar, menyesatkan, dan berpotensi merusak reputasi organisasi.
Ketua DPD GRIB JAYA Riau, Dr. Martin Purba, S.H., M.H., secara tegas membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa nama Taufik Tambusai tidak pernah tercatat, tidak pernah diangkat, dan tidak memiliki legitimasi apa pun dalam struktur organisasi DPD GRIB JAYA Provinsi Riau di bawah kepemimpinannya.
“Ini perlu diluruskan secara terang-benderang. Tidak ada nama Taufik Tambusai dalam struktur resmi kami. Klaim tersebut tidak berdasar dan berpotensi merupakan bentuk pencatutan nama organisasi,” tegas Dr. Martin.
Lebih jauh, DPD GRIB JAYA Riau menilai bahwa upaya mengaitkan individu yang tidak memiliki hubungan struktural dengan organisasi dalam pemberitaan publik merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan distorsi informasi di tengah masyarakat.
DPD GRIB JAYA Riau menegaskan sikap:
1. Menolak dan membantah secara penuh segala bentuk penyebutan Taufik Tambusai sebagai bagian dari GRIB JAYA Riau.
2. Menyatakan bahwa seluruh tindakan, aktivitas, dan persoalan hukum yang melibatkan yang bersangkutan adalah murni tanggung jawab pribadi.
3. Menegaskan bahwa organisasi tidak memiliki keterkaitan, tidak memberikan mandat, serta tidak akan memberikan pembelaan dalam bentuk apa pun terhadap yang bersangkutan.
“Kami tidak akan tinggal diam apabila nama organisasi terus dicatut untuk kepentingan pribadi. Ini bukan sekadar klarifikasi, tetapi juga peringatan keras,” lanjutnya.
DPD GRIB JAYA Riau juga memberikan peringatan terbuka kepada pihak-pihak terkait, termasuk yang bersangkutan, agar segera menghentikan segala bentuk penggunaan, penyebutan, atau pengaitan nama GRIB JAYA dalam konteks apa pun yang tidak sah.
Apabila praktik pencatutan ini terus berlanjut, DPD GRIB JAYA Riau membuka opsi untuk menempuh langkah hukum guna melindungi nama baik dan integritas organisasi.
“Kami minta kepada seluruh masyarakat, netizen, dan pihak media untuk lebih cermat dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak terverifikasi. Jangan sampai publik disesatkan oleh klaim sepihak yang tidak memiliki dasar,” tutup Dr. Martin.***
KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Pekanbaru Sudah Diserahkan ke DPRD, Pembahasan Dikejar Sebelum 30 September
Hakim PN Pekanbaru Turun ke Lokasi, Kuasa Hukum Firdinan: Dasar Kepemilikan Klien Kami Sudah Ada Sejak 1986
Kontrak Mitra Baru Dipersoalkan, PHR dan Vendor Berbeda Keterangan Soal Batas Usia 56 Tahun
SKT Firdinan Terbit 1985 VS SHM 2017, Kejanggalan Data Pertanahan Dipertanyakan — Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Diminta Turun Tangan
Syahrul Aidi Dorong Penguatan Profesi Jurnalis di Tengah Ledakan AI dan Media Sosial
Waspada! Nama Pejabat Kejati Riau Dicatut untuk Penipuan, Zikrullah Minta Warga Jangan Mudah Percaya
Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Kembali Terapkan PJJ 16 Sampai 18 September
Anggaran Angkutan Sampah DLHK Pekanbaru Disebut Capai Rp 29,4 Miliar, Dugaan Markup dan Armada Fiktif Disorot
Zulhelmi Arifin Jadi Sekda Pekanbaru, Rekam Jejak dan Sejumlah Dugaan Kasus Kembali Disorot
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
LESBUGA MENGGELAR AUDENSI DENGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TERKAIT KEGIATAN FESTIVAL TARI RATOH JAROE
Surat Tahun 1986 Diabaikan, S. Hondro : Pertanyakan Proses Verifikasi Ganti Rugi Tol Pekanbaru–Rengat
Karhutla di Salo Kampar Berhasil Dikendalikan, TNI Kerahkan Pasukan Gabungan
Pelapor dan Tersangka Berdamai, Mirwansyah Apresiasi Penyidik Polresta Pekanbaru


