SIAK – Wibawa pemerintah daerah kembali dipertanyakan. Aktivitas parkir liar truk pengangkut cangkang milik PT BESTI di badan jalan umum tak kunjung berhenti, meski sebelumnya telah mendapat teguran resmi dari DPRD Kabupaten Siak. Fakta di lapangan menunjukkan, peringatan itu seolah tak lebih dari formalitas tanpa daya paksa.

Di ruas Jalan Poros Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit—jalur vital dengan intensitas lalu lintas tinggi, deretan truk cangkang masih terlihat bebas “menguasai” badan jalan. Kondisi ini bukan hanya melanggar ketertiban, tetapi juga mempersempit akses publik secara nyata.

Ironisnya, persoalan ini bukan kasus baru. Pada November 2025, PT BESTI pernah dipanggil oleh Komisi III DPRD Siak untuk dimintai klarifikasi dan komitmen perbaikan. Namun hingga Mei 2026, tidak ada perubahan signifikan. Praktik parkir liar tetap berlangsung, seakan menegaskan satu hal: teguran legislatif tak cukup kuat menundukkan kepentingan korporasi.

Sejumlah warga pun mulai kehilangan kesabaran. Salah seorang pengguna jalan, mengaku langsung merasakan dampak buruk kondisi tersebut saat melintas pada Selasa (5/5/2026).

“Tadi payah nak lewat, apalagi kalau berselisih dengan kendaraan dari depan. Jalan ini kan poros utama, padat. Truk-truk cangkang parkir panjang di depan PT BESTI sangat mengganggu dan berbahaya kalau dibiarkan,” ujarnya dengan nada kesal.

Keluhan ini bukan tanpa alasan. Jalan yang seharusnya menjadi ruang publik bersama kini menyempit drastis akibat parkir truk beruntun. Situasi tersebut memaksa pengendara mengambil risiko lebih besar, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Potensi kecelakaan pun meningkat tajam.

Sorotan tajam tak hanya mengarah ke pihak perusahaan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Siak turut menjadi sasaran kritik. Minimnya tindakan konkret di lapangan memunculkan kesan adanya pembiaran sistematis terhadap pelanggaran yang terjadi berulang.

Pertanyaan publik pun mengemuka:
Di mana penegakan aturan ketika pelanggaran terjadi terang-terangan? Mengapa perusahaan yang sudah dipanggil dan diperingatkan tetap leluasa mengabaikan ketentuan?

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar ketertiban lalu lintas, melainkan kredibilitas pemerintah daerah itu sendiri. Ketika aturan tak lagi dihormati dan pengawasan kehilangan taring, maka ruang publik berpotensi dikuasai oleh kepentingan yang lebih kuat dalam hal ini korporasi.

Masyarakat kini menunggu bukan sekadar imbauan, melainkan tindakan tegas: penertiban nyata di lapangan, sanksi administratif hingga operasional, bahkan evaluasi izin jika diperlukan. Tanpa itu, praktik parkir liar ini hanya akan menjadi simbol nyata lemahnya penegakan hukum di daerah.

Apakah pemerintah daerah akan terus diam, atau akhirnya bertindak sebelum korban berjatuhan?.***