PEKANBARU — Bungkamnya Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar terkait tindak lanjut rekomendasi terhadap operasional HW Live House mulai menuai sorotan dari berbagai pihak. Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua DPC GRIB Jaya, S. Hondro yang menilai sikap diam seorang wakil rakyat justru memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Menurut S. Hondro, seorang anggota dewan terlebih pimpinan komisi yang sebelumnya paling keras menyuarakan dugaan pelanggaran izin dan pajak tidak seharusnya menghindar dari konfirmasi media ketika publik mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Kalau sebelumnya berani bicara keras di depan publik, melakukan sidak, RDP, bahkan menyampaikan dugaan pelanggaran secara terbuka, maka sekarang juga harus berani menjelaskan hasilnya kepada masyarakat. Jangan ketika sorotan publik mulai besar justru memilih diam,” tegas Hondro, Kamis (21/05/26).

Ia menilai sikap bungkam tersebut dapat menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat, seolah rekomendasi DPRD hanya sebatas konsumsi pemberitaan tanpa memiliki keberanian untuk benar-benar dikawal hingga tuntas.

“Publik hari ini tidak bodoh. Masyarakat melihat sendiri bahwa HW Live House masih beroperasi normal. DJ tetap tampil, aktivitas hiburan malam tetap berjalan. Pertanyaannya, mana hasil pengawasan DPRD yang dulu begitu lantang disampaikan?” katanya.

Hondro bahkan menyebut, apabila DPRD tidak mampu memastikan rekomendasinya dijalankan pemerintah daerah, maka wibawa lembaga legislatif akan dipertanyakan.

“Jangan sampai DPRD hanya terlihat galak di awal, tapi hilang ketika masyarakat menunggu hasil akhirnya. Ini menyangkut marwah lembaga dan integritas pengawasan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran yang sebelumnya disampaikan dalam RDP bukan persoalan kecil, karena berkaitan dengan legalitas usaha hiburan malam dan potensi kerugian pendapatan daerah dari sektor pajak.

“Kalau benar dulu disebut izinnya hanya restoran, lalu kenapa aktivitas seperti diskotek tetap berjalan? Kalau benar ada dugaan kekurangan pajak minuman beralkohol, berapa kerugian daerahnya? Ini wajib dijelaskan secara transparan,” tambahnya.

S. Hondro menilai, diamnya pejabat publik terhadap pertanyaan media justru memicu lahirnya spekulasi liar di tengah masyarakat. Padahal menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral seorang wakil rakyat.

“Media itu bekerja untuk kepentingan publik. Ketika dikonfirmasi malah diam, wajar kalau masyarakat bertanya-tanya ada apa sebenarnya di balik mandeknya persoalan ini,” katanya lagi.

GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru juga mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk instansi terkait seperti Satpol PP, DPMPTSP dan Bapenda untuk terbuka menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap operasional HW Live House.

“Kalau memang ada pelanggaran, tindak. Kalau memang sudah selesai, jelaskan ke publik. Jangan dibiarkan menggantung karena itu justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan aturan,” tutup Hondro.

Hingga berita ini diterbitkan, Robin Eduar belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai pertanyaan media mengenai perkembangan rekomendasi DPRD terhadap operasional HW Live House di Kota Pekanbaru.****