SuaraHebat.com -JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan jadi mesin ekonomi desa terbukti *zonk*. Data KPK 2025 menunjukkan *perputaran uang di daerah di bawah 5%*. Sisanya balik ke kantong pemasok perkotaan.

Pengamat sosial dan pendidikan Taufiq Rachman menyebut kondisi ini mengecewakan.  
“Pemerintah cuma omon-omon. Perputaran ekonomi daerah program MBG masih sangat minim,” katanya, Kamis [22/5/2026].

Angka ini bertolak belakang dengan klaim Presiden Prabowo. Ia pernah mencontohkan satu desa dengan 3.000 penerima MBG bisa memutar uang *Rp900 juta per bulan*. Realitanya, keterlibatan pelaku lokal nyaris nihil.

KPK mencatat:
- *Hanya 1,4%* pemasok MBG berasal dari koperasi atau BUMDes
- Dari *40.433 pemasok*, baru *18 entitas* koperasi/BUMDes yang terlibat
- *17.300 SPPG* beroperasi, tapi uangnya tetap mengalir ke kota

Deputi Pencegahan KPK Aminudin menyebut mayoritas pemasok memang berbasis di perkotaan. Sementara Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mendesak model _circular economic village_ dijalankan.

“Kalau model ekonomi sirkular di desa tidak dijalankan, tujuan pemerataan ekonomi dari MBG tidak akan tercapai,” tegas Taufiq yang juga ketua dewan pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia

(Amin induk)