Sabtu, 19 September 2026

Breaking News

  • Jejak Nihil Rombongan Jurnalis di Selat Sunda, Waketum IMO-Indonesia Soroti Kinerja Andra Soni hingga Pigai   ●   
  • LESBUGA MENGGELAR AUDENSI DENGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TERKAIT KEGIATAN FESTIVAL TARI RATOH JAROE   ●   
  • Surat Tahun 1986 Diabaikan, S. Hondro : Pertanyakan Proses Verifikasi Ganti Rugi Tol Pekanbaru–Rengat   ●   
  • Karhutla di Salo Kampar Berhasil Dikendalikan, TNI Kerahkan Pasukan Gabungan   ●   
  • Pelapor dan Tersangka Berdamai, Mirwansyah Apresiasi Penyidik Polresta Pekanbaru   ●   
HIPMI Jangan Jadi Tempat Berlindung Anak Pejabat dan Elite Hedon Pencoreng Nama Pengusaha Muda
Ketum BPD HIPMI RIAU Migo Mufartha Didesak Segera Pecat 2 Oknum Bpc Hipmi Pelalawan Yang Terlibat Razia Narkoba
Kamis 28 Mei 2026, 07:25 WIB

 

PEKANBARU — Desakan publik terhadap BPD HIPMI Riau kini berubah menjadi gelombang kemarahan terbuka. Masyarakat menilai organisasi pengusaha muda itu sedang berada di titik krisis moral setelah nama dua petingginya dari BPC HIPMI Pelalawan disebut-sebut ikut terseret dalam dugaan razia narkoba di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru.

Sorotan tajam mengarah kepada Ketua Umum BPC HIPMI Pelalawan Ahmet Fidel Akbari Zukri alias Fidel dan Wakil Ketua Umum BPC HIPMI Pelalawan Farenza Erian Reynanda yang hingga kini belum tersentuh sanksi organisasi apa pun.

Publik mempertanyakan keberanian Ketua Umum BPD HIPMI Riau, Migo Mufartha yang dinilai terlalu lama bungkam menghadapi isu yang telah menghancurkan marwah organisasi tersebut.

“Kalau benar HIPMI organisasi bermartabat, jangan tunggu tekanan publik makin besar baru pura-pura tegas. Pecat dan coret kedua nama itu sekarang juga sampai proses hukum selesai,” tegas seorang aktivis mahasiswa di Pekanbaru, Kamis (28/05/26).

Kemarahan masyarakat bukan tanpa alasan. Di tengah gencarnya kampanye moralitas dan semangat kewirausahaan muda, justru muncul dugaan bahwa sejumlah elit organisasi sibuk hidup dalam dunia hiburan malam, pesta glamor, dan lingkungan yang identik dengan narkoba.

Situasi makin memicu kontroversi setelah hasil tes urine terhadap Ahmet Fidel Akbari Zukri disebut menunjukkan indikasi positif ganja dan etomidate. Temuan itu sontak memperkuat tekanan publik agar HIPMI Riau tidak lagi bermain aman dan segera mengambil tindakan tegas terhadap kader yang namanya terseret kasus tersebut.

Namun pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru saat konferensi pers justru memancing polemik baru. Dalam keterangannya, pihak BNN menyebut Fidel diduga tidak mengonsumsi ganja secara langsung, melainkan kemungkinan hanya terpapar asap ganja saat berada di toilet THM tersebut.

Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai alasan “terpapar asap” terdengar janggal dan dinilai sulit diterima akal sehat publik, apalagi kasus ini menyeret nama anak kepala daerah serta elite organisasi pengusaha muda.

“Publik jangan dianggap bodoh. Kalau rakyat kecil yang positif urine, apakah penjelasannya juga akan dibuat selembut itu? Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar seorang pemerhati sosial di Pekanbaru.

Publik menilai kondisi ini menjadi tamparan keras bagi wajah HIPMI Riau. Organisasi yang seharusnya melahirkan pengusaha muda berintegritas kini terancam dicap hanya sebagai klub elite anak pejabat yang kebal kritik dan kebal hukum.

“HIPMI jangan berubah jadi tempat nongkrong elite muda hedon yang merasa aman karena punya orang tua berkuasa. Kalau dibiarkan, masyarakat akan kehilangan hormat,” ujar seorang tokoh pemuda Riau.

Desakan terhadap Migo Mufartha kini tidak lagi sebatas meminta klarifikasi. Banyak pihak meminta Ketum BPD HIPMI Riau segera mengambil langkah ekstrem berupa pencopotan jabatan, pembekuan keanggotaan, hingga pencoretan permanen terhadap kader yang namanya menyeret organisasi ke pusaran dugaan narkoba dan pesta malam.

Menurut sejumlah pengamat, diamnya pimpinan HIPMI justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kesan bahwa organisasi sedang berupaya melindungi kader tertentu karena faktor kekuasaan politik dan hubungan keluarga pejabat daerah.

“Kalau yang terseret kader biasa mungkin sudah habis sejak awal. Tapi ketika yang disebut anak kepala daerah dan lingkaran elite, organisasi tiba-tiba mendadak bisu. Ini yang membuat publik muak,” katanya.

Kritik keras juga diarahkan kepada budaya elite muda yang dinilai makin jauh dari semangat perjuangan pengusaha mandiri. Banyak pihak menyebut sebagian oknum organisasi kini lebih sibuk membangun citra glamor di tempat hiburan malam ketimbang membangun ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja.

“Kalau HIPMI Riau masih punya harga diri organisasi, dugaan ini saja sudah cukup membuat kader dinonaktifkan sementara. Jangan main aman demi menyelamatkan anak pejabat,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.

Kini sorotan masyarakat tertuju penuh kepada Migo Mufartha. Sikap yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah HIPMI Riau masih layak disebut organisasi profesional atau justru telah berubah menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan impunitas elite muda daerah.***

 




Untuk saran dan pemberian informasi kepada redaksi suarahebat.com, silakan kontak ke email: [email protected]


Komentar Anda


Berita Pilihan
Surat Tahun 1986 Diabaikan, S. Hondro : Pertanyakan Proses Verifikasi Ganti Rugi Tol Pekanbaru–Rengat

KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Pekanbaru Sudah Diserahkan ke DPRD, Pembahasan Dikejar Sebelum 30 September

Hakim PN Pekanbaru Turun ke Lokasi, Kuasa Hukum Firdinan: Dasar Kepemilikan Klien Kami Sudah Ada Sejak 1986

Kontrak Mitra Baru Dipersoalkan, PHR dan Vendor Berbeda Keterangan Soal Batas Usia 56 Tahun

SKT Firdinan Terbit 1985 VS SHM 2017, Kejanggalan Data Pertanahan Dipertanyakan — Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Diminta Turun Tangan

Syahrul Aidi Dorong Penguatan Profesi Jurnalis di Tengah Ledakan AI dan Media Sosial

Waspada! Nama Pejabat Kejati Riau Dicatut untuk Penipuan, Zikrullah Minta Warga Jangan Mudah Percaya

Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Kembali Terapkan PJJ 16 Sampai 18 September

Anggaran Angkutan Sampah DLHK Pekanbaru Disebut Capai Rp 29,4 Miliar, Dugaan Markup dan Armada Fiktif Disorot

Zulhelmi Arifin Jadi Sekda Pekanbaru, Rekam Jejak dan Sejumlah Dugaan Kasus Kembali Disorot

Copyright © 2026 Suarahebat.com - All Rights Reserved
Scroll to top