PEKANBARU — Desakan publik terhadap BPD HIPMI Riau kini berubah menjadi gelombang kemarahan terbuka. Masyarakat menilai organisasi pengusaha muda itu sedang berada di titik krisis moral setelah nama dua petingginya dari BPC HIPMI Pelalawan disebut-sebut ikut terseret dalam dugaan razia narkoba di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru.
Sorotan tajam mengarah kepada Ketua Umum BPC HIPMI Pelalawan Ahmet Fidel Akbari Zukri alias Fidel dan Wakil Ketua Umum BPC HIPMI Pelalawan Farenza Erian Reynanda yang hingga kini belum tersentuh sanksi organisasi apa pun.
Publik mempertanyakan keberanian Ketua Umum BPD HIPMI Riau, Migo Mufartha yang dinilai terlalu lama bungkam menghadapi isu yang telah menghancurkan marwah organisasi tersebut.
“Kalau benar HIPMI organisasi bermartabat, jangan tunggu tekanan publik makin besar baru pura-pura tegas. Pecat dan coret kedua nama itu sekarang juga sampai proses hukum selesai,” tegas seorang aktivis mahasiswa di Pekanbaru, Kamis (28/05/26).
Kemarahan masyarakat bukan tanpa alasan. Di tengah gencarnya kampanye moralitas dan semangat kewirausahaan muda, justru muncul dugaan bahwa sejumlah elit organisasi sibuk hidup dalam dunia hiburan malam, pesta glamor, dan lingkungan yang identik dengan narkoba.
Situasi makin memicu kontroversi setelah hasil tes urine terhadap Ahmet Fidel Akbari Zukri disebut menunjukkan indikasi positif ganja dan etomidate. Temuan itu sontak memperkuat tekanan publik agar HIPMI Riau tidak lagi bermain aman dan segera mengambil tindakan tegas terhadap kader yang namanya terseret kasus tersebut.
Namun pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru saat konferensi pers justru memancing polemik baru. Dalam keterangannya, pihak BNN menyebut Fidel diduga tidak mengonsumsi ganja secara langsung, melainkan kemungkinan hanya terpapar asap ganja saat berada di toilet THM tersebut.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai alasan “terpapar asap” terdengar janggal dan dinilai sulit diterima akal sehat publik, apalagi kasus ini menyeret nama anak kepala daerah serta elite organisasi pengusaha muda.
“Publik jangan dianggap bodoh. Kalau rakyat kecil yang positif urine, apakah penjelasannya juga akan dibuat selembut itu? Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar seorang pemerhati sosial di Pekanbaru.
Publik menilai kondisi ini menjadi tamparan keras bagi wajah HIPMI Riau. Organisasi yang seharusnya melahirkan pengusaha muda berintegritas kini terancam dicap hanya sebagai klub elite anak pejabat yang kebal kritik dan kebal hukum.
“HIPMI jangan berubah jadi tempat nongkrong elite muda hedon yang merasa aman karena punya orang tua berkuasa. Kalau dibiarkan, masyarakat akan kehilangan hormat,” ujar seorang tokoh pemuda Riau.
Desakan terhadap Migo Mufartha kini tidak lagi sebatas meminta klarifikasi. Banyak pihak meminta Ketum BPD HIPMI Riau segera mengambil langkah ekstrem berupa pencopotan jabatan, pembekuan keanggotaan, hingga pencoretan permanen terhadap kader yang namanya menyeret organisasi ke pusaran dugaan narkoba dan pesta malam.
Menurut sejumlah pengamat, diamnya pimpinan HIPMI justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kesan bahwa organisasi sedang berupaya melindungi kader tertentu karena faktor kekuasaan politik dan hubungan keluarga pejabat daerah.
“Kalau yang terseret kader biasa mungkin sudah habis sejak awal. Tapi ketika yang disebut anak kepala daerah dan lingkaran elite, organisasi tiba-tiba mendadak bisu. Ini yang membuat publik muak,” katanya.
Kritik keras juga diarahkan kepada budaya elite muda yang dinilai makin jauh dari semangat perjuangan pengusaha mandiri. Banyak pihak menyebut sebagian oknum organisasi kini lebih sibuk membangun citra glamor di tempat hiburan malam ketimbang membangun ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja.
“Kalau HIPMI Riau masih punya harga diri organisasi, dugaan ini saja sudah cukup membuat kader dinonaktifkan sementara. Jangan main aman demi menyelamatkan anak pejabat,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.
Kini sorotan masyarakat tertuju penuh kepada Migo Mufartha. Sikap yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah HIPMI Riau masih layak disebut organisasi profesional atau justru telah berubah menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan impunitas elite muda daerah.***
Raja Jaya Dinata Sianturi, S.E. Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tapung, Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Rusak
Sidak Berulang, Kepastian Tak Kunjung Datang: Publik Pertanyakan Ketegasan Pemko dan DPRD Pekanbaru terhadap THM Bermasalah
Opini: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Ditawar Demi Keberhasilan Program Prioritas Nasional
MS Law Firm Gugat Mantan Pimpinan KORPRI Departemen Kesehatan Provinsi Riau, Tuntut Pertanggungjawaban atas Nasib 2 Mantan Bawahan
Empat Hari Gangguan, Pelanggan Murka: Telkomsel dan IndiHome Diminta Bertanggung Jawab, Jangan Diam!
Aksi Besar Kembali Terjadi di Pekanbaru, Massa Desak Pemprov Riau Benahi Kisruh SPMB 2026
Diduga Hindari Konfirmasi Soal Gatotnya Program Ketahanan Pangan BUMDes Tameran Yang Telan Rp 219 Juta, Kades Blokir WhatsApp Awak Media
Batas Waktu 60 Hari, BASMI Riau Desak Bupati Meranti Tindaklanjuti Temuan BPK Senilai Rp 6,5 Miliar
Banyak Calon Siswa Belum Dapat Sekolah Negeri, GRIB Jaya Minta Plt Gubernur Riau Tambah Kuota SPMB
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Perkuat Peran Perempuan, Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru Gelar Konsolidasi dan Aksi Sosial Dihadiri DPD dan DPC GRIB Jaya
DLHK Provinsi Riau Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Karhutla Melalui Sosialisasi dan Simulasi di Desa Aliantan
Gugatan F. Zega Ditolak Pengadilan, PKMNR Tegaskan Legalitas Organisasi dan Siapkan Langkah Hukum atas Dugaan Fitnah
Ratusan Calon Siswa SMA/SMK Terancam Kehilangan Hak Pendidikan, GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru Desak Plt Gubernur Riau Gunakan Diskresi

